Pemkot Palu Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Dunia Kerja

<p>Ket Foto: Pemkot Palu perkuat kepemimpinan perempuan (Foto ilustrasi/Pixabay)</p>
Ket Foto: Pemkot Palu perkuat kepemimpinan perempuan (Foto ilustrasi/Pixabay)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, perkuat kapasitas kepemimpinan perempuan di dunia kerja diberbagai sektor melalui pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DP3A) Kota Palu Yudhi Riyani Firman saat menghadiri pelatihan perkuat kepemimpinan perempuan tenaga kerja bersertifikat di Palu, Senin, 12 Desember 2022.

“Saat ini, peran perempuan di dunia kerja, baik di sektor swasta, semakin meningkat. Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan gender,” ucap Yudhi Riyani Firman.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan tidak terlepas dari upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, serta perubahan perilaku terkait isu atau permasalahan gender.

Baca: Pemkot Palu Salurkan Bantuan Bagi Korban Gempa Cianjur

Oleh karena itu, komitmen pemerintah lebih ditekankan pada pengurangan ketidaksetaraan gender untuk melanjutkan kemajuan bangsa sejalan dengan tujuan 5 SDGs.

“Salah satu upaya untuk mendukung langkah tersebut adalah dengan meningkatkan kepemimpinan perempuan di sektor dunia kerja, baik di sektor publik maupun swasta,” kata Riyani.

Menurutnya, kepemimpinan perempuan di berbagai sektor dapat mendorong perekonomian, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan ruang bagi generasi sekarang dan mendatang.

Baca: Pemkot Palu Prokes dan Vaksinasi Upaya Pencegahan Covid-19

Ia mengatakan, perempuan adalah orang yang sangat luar biasa, karena perempuan yang bisa melakukan segala sesuatu dalam waktu bersamaan berarti sudah mampu melakukan suatu pekerjaan dengan sempurna, dan ini termasuk kriteria jiwa seorang pemimpin.

Ia berharap pemberdayaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan dalam konteks kesetaraan gender serta mengembangkan dan memperluas wawasan pemenuhan peran kepemimpinan perempuan dalam suatu organisasi atau lembaga.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada lima hak utama perempuan yang harus dipenuhi di lingkungannya, yaitu hak atas pekerjaan yang sama dengan laki-laki, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk menikah dan berkeluarga serta hak dalam kehidupan publik dan politik.

Baca: Pemkot Palu Salurkan Bantuan Logistik Korban Kebakaran Pasar Masomba

“Pemerintah Kota Palu sangat konsisten dalam memantau dan melindungi perempuan dan anak karena mereka adalah kelompok rentan yang setiap saat berisiko mengalami kekerasan atau pelecehan,” pungkas Riyani. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Puluhan Pelaku Pembusuran di Makassar Ditangkap Polisi

Puluhan pelaku pembusuran di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar.

Cabor Atletik Parigi Moutong Kembali Sumbang Dua Medali Emas

Kerja keras Cabang olah raga (Cabor) atletik Kabupaten Parigi moutong berhasil sumbangkan dua emas, satu perak dan satu perunggu.

Parigi Moutong Tingkatkan Kapasitas Personel Damkar Lewat Diklatsar

Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) personel pemula pemadam kebakaran (Damkar)

Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi, Gubernur Apresiasi Dinas Pangan Sulawesi Tengah

Dinas pangan dinilai berhasil mengendalikan inflasi Sulteng untuk komoditi pangan strategis seperti beras, telur, cabe dan minyak goreng.

Mahasiswa Stikes Nani Hasanudin Ditikam Pengelola Wisma Unhas

Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Nani Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan ditikam pengelola asrama Universitas Hasanuddin

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;