Pembukaan Rakor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Se-Sulawesi Tengah Menuju Sulteng Informatif 2026

<p>Keterangan Foto : Pembukaan Rakor Komunikasi Sulteng, (Foto:/Facebook/Kominfosandi Poso)</p>
Keterangan Foto : Pembukaan Rakor Komunikasi Sulteng, (Foto:/Facebook/Kominfosandi Poso)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pembukaan Rakor Komunikasi, Informatika, Pesandian dan Statistik Sulawesi Tengah dilaksanakan pada Senin, 13 Maret 2023 di Gedung Serba Guna Ahmad Hadi Bungku Kabupaten Morowali, yang bertujuan untuk mencapai Sulawesi Tengah Informatif 2026. 

Rapat dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Mohammad Nizam, M.H, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mengatakan urgensi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam sambutan tertulisnya. 

“SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan handal melalui pengelolaan dan pengendalian sistem pemerintahan elektronik,” kata H. Rusdy Mastura.

Baca : Pemda Parigi Moutong Bangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Selain itu, SPBE juga dapat meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan, menekan biaya dan waktu, serta meminimalisasi korupsi, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. 

SPBE sebagai faktor kunci dalam transformasi digital mendorong pengembangan e-government dan layanan publik ke puncak tertinggi kepuasan pengguna SPBE.

“Perlunya sinergi semua pihak sehingga dapat tercapai optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju pengelolaan digital terpadu,” jelasnya.

Baca : Rapat Penyusunan Buku Statistik Sektoral Sulawesi Tengah

Gubernur juga mengatakan, pemerintah harus berusaha secara maksimal untuk percepatan implementasi SPBE ke depan.

Salah satunya melakukan kerjasama penyelenggaraan SPBE dengan Satu Data Indonesia atau SDI.

“Percepatan implementasi SDI di Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada hukum administrasi pemerintahan daerah, dalam hal ini urusan ketatanegaraan di bidang statistik, menurut Perda No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ” terangnya.

Baca : Menteri Sandiaga Uno: 85 Juta Jenis Pekerjaan Hilang, 97 Juta Pekerjaan Baru Lahir

Gubernur mendorong untuk terus membangun sinergi yang harmonis antara provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan mitra terkait yang aktif di jalur teknologi informasi untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju. (*/Siti)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BPSDM Sulteng Gelar Pelatihan PPTK Tahun 2023 untuk Meyamakan Model Kerja

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyamakan model kerja bertempat di Aula BPSMD Sulawesi Tengah pada hari Senin, 13 Maret 2023.  Ketua bidang pengembangan keahlian teknik BPSDM Sulawesi Tengah Moh. Riyan mengatakan tujuan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan [&hellip;]

Cikasda Sulteng Gelar Rapat Koordinasi Secara Virtual Jelang Peringatan Hari Air Internasional

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Rapat koordinasi persiapan peringatan hari air internasional diakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air atau disingkat Cikasda Provinsi Sulawesi Tengah pada hari senin 13 Maret 2023 secara online.  Andi Ruly Plt. Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah dan Unit Tata Air meluncurkan tema peringatan Hari Air Sedunia tahun [&hellip;]

BPBD Naikkan Status Siaga Bencana di Seluruh Wilayah Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; BPBD Provinsi Sulawesi Tengah telah menaikkan status siaga bencana semua daerah di Sulawesi Tengah menjadi kategori rawan bencana dan siaga bencana. Andi Sembiring yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng menyatakan jika BPBD Sulteng menaikkan status siaga bencana bagi seluruh wilayah di Sulteng. &#8220;Kita tidak berjaga-jaga secara penuh, namun kita sudah [&hellip;]

BPJS Cabang Palu Targetkan Lebih Banyak Masyarakat yang Terdaftar di JKN

Palu, gemasulawesi &#8211; Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu baru-baru ini telah menargetkan lebih banyak masyarakat palu yang terdaftar di program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu H S Rumondang Pakpahan mengatakan sebanyak 372.596 jiwa dari total warga Kota Palu telah terdaftar (JKN). &#8220;Sampai Januari 2023, jumlah masyarakat yang mengikuti JKN Kota Palu [&hellip;]

Film Perjuangan Pahlawan Tombolotutu Dipresentasikan di Jakarta, Pemda Parigi Moutong Berikan Dukungan

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong baru-baru ini telah menghadiri kegiatan presentasi pembuatan film sejarah perjuangan pahlawan Sulteng Tombolotutu. Film yang mengangkat tentang perjuangan Pahlawan Nasional Tombolotutu saat mengusir penjajah di Sulawesi Tengah telah dipaparkan oleh Asisten Adm Umum Pemprov Sulteng M.Sadly Lesnusa,S.Sos,M.Si. “Kami dengan bangga menyampaikan tentang pembuatan film sejarah [&hellip;]

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;