Morowali Utara, gemasulawesi – Sebanyak 1.043 kelompok usaha di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, terlayani program BKK atau Bantuan Keuangan Khusus, sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Wakil Bupati Morowali Utara, Djira, menyatakan jumlah kelompok usaha tersebut terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2023.
Dalam keterangannya di Kolonodale pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Djira mengatakan jumlah kelompok usaha tersebut terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2023.
Djira menerangkan program tersebut digulirkan tahun 2022 dengan plafon anggaran yang bersumber dari APBD Morowali Utara senilai 300 juta rupiah setiap desa.
“Dengan rincian 100 juta rupiah untuk kelompok usaha pemuda, 100 juta rupiah untuk kelompok usaha tani atau nelayan dan 100 juta rupiah untuk kelompok usaha perempuan,” tuturnya.
Yang mana program ini dicetuskan untuk membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa, termasuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga terlepas dari kemiskinan.
Dia menyampaikan dari total 1.043 kelompok usaha terlayani program BKK, ada 678 kelompok aktif dan berkembang.
“365 kelompok memerlukan pembinaan,” ujarnya.
Djira mengatakan untuk optimalisasi pelaksanan BKK, dia juga meminta tim yang telah dibentuk terkait program-program itu melakukan evaluasi secara tuntas dan juga merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Agar pemberian bantuan modal untuk kelompok usaha benar-benar mencapai sasara,” ucapnya.
Dia menuturkan tahun 2024 ada 515 proposal diajukan oleh masyarakat dari 97 desa dengan total nilai 29 miliar rupiah.
“Proposal itu terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim khusus program BBK,” katanya.
Dia menyampaikan jika verifikasi kelompok usaha sangat penting, meski begitu jangan sampai verifikasi itu justru mempersulit kelompok.
Lebih lanjut, Djira menyebutkan jika ada proposal yang diajukan kelompok usaha tidak lolos, segera dikembalikan ke Dinas PMD atau Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk diteliti dan juga dicari solusinya.
Djira menyatakan tim verifikasi harus bergerak dengan cepat agar masyarakat merasa benar-benar dibantu. (*/Mey)