Jayapura, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi Papua melalui BPBP atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa setempat meminta kepada seluruh pelaku usaha khususnya pada bidang konstruksi agar meningkatkan kualifikasi badan usaha ini dilakukan guna mempermudah proses adaptasi di dunia bisnis.
Debora Salosa, yang merupakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, menyampaikan terutama pada pelaku usaha OAP atau Orang Asli Papua dengan begitu dapat memenuhi standar.
Debora Salosa mengatakan jika telah meningkatkan kualifikasi badan usaha, maka dapat disertakan pada pekerjaan yang ada dalam katalog lokal.
“Karena pekerjaan dengan dana yang bersumber dari dana Otsus, maka sebaiknya ditujukan kepada pelaku usaha OAP,” ujarnya.
Dia melanjutkan untuk itu penting sekali memperhatikan kualifikasi perusahaan, mulai dari tenaga, alat dan juga bahan.
Dia menerangkan kini belanja telah lebih diarahkan ke katalog, baik dari katalog nasional dan lokal.
“Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi badan usaha sangat dibutuhkan,” katanya.
Dikutip dari Antara, Debora menyampaikan untuk katalog lokal, pihaknya pasti lebih mendepankan pelaku usaha OAP sesuai peraturan presiden nomor 17 tahun 2019 dan sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa khusus Papua.
“Dengan begitu, verifikasi dan juga keberpihakan kepada pelaku usaha OAP atau Orang Asli Papua dalam amanat UU Otsus dapat dilakukan,” ucapnya.
Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyampaikan hasil penjualan UMKM pada kegiatan Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2024 mencapai 973 juta rupiah, yang terdiri dari penjualan offline dan juga online.
Faturachaman, yang merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, menyebutkan KKI diinisiasi oleh Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dimana pada kegiatan itu mengumpulkan berbagai jenis produk unggulan seluruh daerah di Indonesia.
Dia menyatakan seperti kriya, wastra, home décor, makanan dan minuman, kopi dan teh dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. (Antara)