Ekonomi, gemasulawesi – BPH Migas mengungkapkan harapannya agar pemerintah terus meningkatkan sinergi dengan sejumlah pihak terkait dengan tujuan penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi tepat sasaran.
Dalam keterangannya kemarin, 2 Juni 2023, anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra, menyatakan pemerintah provinsi dapat segera melakukan tindak lanjut dan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
Menurut Basuki Trikora Putra, hal tersebut dilakukan agar pengawasan terhadap penyaluran JBT dan JBKP semakin baik.
Dia menyebutkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan perangkat kerja daerah dapat mempercepat terwujudnya perjanjian kerja sama antara pemeirntah provinsi dan BPH Migas.
“Nantinya perjanjian kerja sama yang ditandatangani, implementasinya juga dapat dijalankan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, salah satu anggota Komite BPH Migas yang lainnnya, Eman Salman Arief, memaparkan dalam penyaluran jenis BBM tertentu atau JBT atau subsidi dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP atau kompensasi membutuhkan koordinasi dan juga sinergitas yang baik antara BPH Migas dan pemprov.
Dikutip dari Antara, dia melanjutkan hal ini dapat dilakukan dengan PKS atau perjanjian kerja sama antara BPH Migas dan pemerintah provinsi berkaitan dengan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBKP dan JBT.
Dia menambahkan dalam PKS itu, pemerintah provinsi diharapkan mendukung penerbitan surat rekomendasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Eman menuturkan dukungan juga dalam pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT serta JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.
Baca Juga:
Libur Panjang Hari Raya Waisak, KCIC Sebut Jumlah Penumpang Tertinggi Mencapai 21267 Orang
Dia melanjutkan selain itu, juga dukungan dalam pengendalian atas penyaluran JBT dan JBKP yang sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Wahyudi Anas, yang merupakan anggota Komite BPH Migas, mengungkapkan dengan adanya PKS, maka diharapkan dapat menghasilkan manfaat untuk kedua belah pihak, yakni BPH Migas dan Pemerintah Provinsi.
Menurutnya, agar tumbuh bersama di masyarakat Indonesia yang sesuai dengan sektor-sektor konsumen penggunanan, serta BBM kompensasi dan subsidi terjamin setiap tahunnya. (*/Mey)
