Gemasulawesi- Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan kepada pemerintah agar memutihkan kredit macet usaha mikro di bawah Rp10 juta.
“Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi covid19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman,” ungkap Gobel ketika berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Tengah, Rabu, 13 Oktober 2021.
Usul pemutihan kredit macet itu ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.
Baca juga: Rachmat Gobel Sebut Pelabuhan Anggrek Lokomotif Ekonomi
Gobel dan Wimboh menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.
Gobel mengatakan hal itu juga menjadi pembicaraan di kalangan anggota DPR. Karena itu, ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah.
Akibat kredit macet itu, katanya, petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga sulit mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Istilah SLIK ini adalah pengganti istilah BI Checking, karena pengawasan perbankan sekarang ini ada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).
Gobel mengatakan akibat pandemi covid19 maupun terkena musibah, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK. Karena itu, mereka tidak bisa lagi mendapat pinjaman dari perbankan.
“Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin,” katanya.
“Padahal Presiden Jokowi sangat peduli memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. Kita harus ada solusi nyata menghapus kemiskinan.”
Baca Juga: Parigi Moutong Raih Penghargaan Pamsimas Terbaik di Sulawesi Tengah
“Kita juga harus memiliki visi yang sama UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, Gobel juga mengingatkan perbankan membina UMKM agar usahanya sehat dan kualitas produk usahanya juga bagus.
“Jadi jangan hanya memberi kredit, tapi juga membina skill mereka juga,” katanya.
Pembinaan itu, katanya, termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Selain itu, produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.
Menanggapi hal itu, Wimboh mengatakan hal itu sebetulnya menjadi perhatian semua pihak.
“Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Karena hal ini menjadi kerugian negara.
“Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang,” katanya.
Namun ia mengusulkan bahwa sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi covid19 atau bencana.
Menurutnya, untuk kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga telah memberi subsidi bunga pinjaman sebesar enam persen. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Gobel mengatakan, UMKM itu bukan hanya pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk pertanian dan perikanan.
“Mereka adalah petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah lokal investor,” katanya.
Menurutnya, petani adalah aset nasional. Mereka telah menjaga kehormatan bangsa dengan menyediakan pangan untuk bangsa. (****)
Baca juga: Rachmat Gobel: Pemerintah Mesti Konsisten Lindungi Pemasok Kecil
