Kupas Tuntas, gemasulawesi – Harga jual tandan buah segar (TBS) turun akibat pembelian murah oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), membuat petani sawit menjerit. Hal ini dipicu oleh keputusan Presiden Jokowi yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng.
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) memilih membeli dengan harga murah, penurunan harga cukup dalam, dibandingkan harga sebelumnya sekitar Rp 4000/Kg tidak menutupi sekarang yang berkisar Rp .2000/kg. Padahal, sudah ada aturan penetapan harga melalui tim penetapan harga pembelian TBS Perkebunan melalui Kementerian Pertanian 01 2018 tentang pedoman harga pembelian TBS Sawit. Bahkan, itu tidak dihormati.
“Menurutnya, ini terjadi karena tidak ada kepatuhan hukum dari perusahaan ini, seakan ingin mengecilkan gejolak kelapa sawit dengan cara bermain-main dengan masalah petani sehingga petani berdebat dengan pemerintah adalah skenario yang sengaja dibuat,” kata Sekjen SPKS, Mansuetus Darto.
Baca: Pasokan Solar Langka, Petani di Parimo Menjerit
Ketika harga TBS turun, petani akan memprotes kebijakan larangan ekspor pemerintah. Protes akan berlangsung besar-besaran akibat penurunan harga yang akan terjadi di berbagai daerah.
“Di anggapnya bukan hanya perusahaan yang membuat ketetapan harga seperti itu, pergerakan seperti ini terlalu sistematis dan terstruktur, dan juga masif, yang tidak terjadi di satu lingkaran saja. Jika terjadi di satu lingkungan, itu bisa dimaklumi, tetapi saat ini gerakannya masif, yaitu ke katakan skenario ketidakstabilan”, sebut Darto.
“Bukan hanya di satu kabupaten saja, menurutnya ini hampir terjadi di semua wilayah sentera minyak berselaput. Kebingungannya jelas, harga yang diturunkan bukan Rp 100 tapi hampir Rp 1.500/Kg,” lanjutnya.Melihat kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil mengeluarkan surat edaran kepada pabrik kelapa sawit agar tidak sepihak menurunkan harga tandan buah segar (TBS)
“Kami meminta bantuan kepada Gubernur agar misalnya dapat membantu untuk: (a) Menyurati kepada Bupati/walikota sentra kelapa sawit agar misalnya perusahaan kelapa sawit yang ada diwilayahnya tidak secara sepihak menetapkan harga lonceng bagi petani TBS (di luar harga beli yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS provinsi) (b) memberikan teguran atau sanksi kepada PKS yang melanggar Permenhub 01 tahun 2018,” tulis Ali Jamil dalam SE tersebut. (*)
