Ribuan Aset Lahan Pemkot Makassar Tak Miliki Sertifikat

<p>Ket Foto: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Ahmad Namsun (Foto/Facebook Ahmad Namsun)</p>
Ket Foto: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Ahmad Namsun (Foto/Facebook Ahmad Namsun)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Ada ribuan aset lahan Pemkot Makassar masih belum memiliki sertifikat. Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Ahmad Namsun, Rabu 11 Januari 2023.

Ahmad Namsun menjelaskan, diperkirakan jumlahnya sekitar 4.000 aset lahan punya Pemkot Makassar masih status menunggu guna mendapatkan alas hak.

“Kalau jumlah aset kita bila dihitung secara keseluruhan itu ada sekitar 4.000 serta kita bertahap untuk dapat sertifikatkan semuanya,” ujarnya.

Baca: Jalan Hertasning Makassar yang Sempat Dikeluhkan Warga, Kini Mendapat Perhatian Gubernur

Melanjutkan, di tahun ini Pemkot Makassar sedang menargetkan 100 aset lahan untuk mendapatkan sertifikat. Sehingga Pemkot Makassar pun akan mendaftarkan segera ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan legalitas.

Namsun menerangkan 100 bidang aset lahan yang ditargetkan tahun ini dapat tersertifikat agar bisa memberikan rasa aman juga kepastian hukum sebab banyaknya pihak-pihak lain yang belakangan mengklaim aset-aset milik pemkot tersebut.

Ia menyebutkan pada tahun 2022, jumlah aset lahan atau tanah yang didaftarkan ke BPN guna mendapatkan sertifikat sekitar 83 bidang.

Baca: Terkait Aliran Sesat Hakikinya Hakiki, MUI Makassar akan Memanggil Pimpinan dan Anggotanya

Sementara pada tahun 2023 yang ingin disertifikatkan sebanyak 100 lahan aset Pemkot Makassar. Jumlah ditargetkan adalah sedikitnya 100 bidang lahan aset, semuanya tetap memakai prinsip skala prioritas

“Ada banyak mafia tanah yang berkeliaran selain itu mencoba merebut serta menguasai sejumlah aset kita. Ini yang kami lakukan guna melindungi aset-aset kita agar bisa dimanfaatkan juga digunakan untuk masyarakat luas,”ungkapnya.

Ia mengungkapkan sertifikasi aset tanah pada tahun 2022 cukup progresif serta sudah terbit sertifikatnya untuk 50 bidang lahan dari 83 bidang yang ditargetkan. Sedangkan sisanya masih dalam berproses sampai saat ini.

Baca: Ada Aliran Sesat di Makassar, Pemimpinya Sebut Pernah Bertemu Allah dan Nabi Muhamad

“Kalau tahun lalu itu telah terbit lagi 50 sertifikat serta sekarang berproses sekitar 40. Saya harap ini cepat juga keluar sertifikatnya,” ungkapnya.

Sejumlah aset tersebut diketahui adalah ikon kota yang disebut telah puluhan tahun tanpa kejelasan hukum, diantara Taman Macan, Taman Gajah, Anjungan Losari, sampai Lapangan Karebosi.

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Hadapi Ancaman Inflasi, Pemerintah Palu Dorong Sektor Perikanan dan Pertanian

Untuk menjaga Kota Palu, Sulawesi Tengah dari ancaman inflasi. Pemerintah mendorong sektor perikanan dan pertanian.

Terkait Aliran Sesat Hakikinya Hakiki, MUI Makassar akan Memanggil Pimpinan dan Anggotanya

Aliran sesat Hakikinya Hakiki di Makassar, Sulawesi Selatan, MUI Kota Makassar akan memanggil pimpinan dan anggotanya.

Ada Aliran Sesat di Makassar, Pemimpinya Sebut Pernah Bertemu Allah dan Nabi Muhamad

Warga Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan aliran sesat bernama Hakikinya Hakiki. Aliran itu bahkan meresahkan masyrakat.

Bencana Banjir Diawal Tahun Mengancam Warga Makassar

Bencana banjir di awal tahun dirasakan oleh warga di Perumnas Antang Blok VIII, Kecamatan Manggala, Makassar Sulawesi Selatan.

Investasi Keamanan Siber Diharapkan Semakin Meningkat di Tahun 2023

Akamai Technologies mengharapkan peningkatan investasi dalam teknologi komputasi awan dan keamanan siber pada tahun 2023.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;