Berita nasional, gemasulawesi– KPK mengingatkan kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Kepala daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak merasa mereka adalah donatur saat pilkada,” ungkap keterangan tertulis Ketua KPK, Firli Bahuri, Kamis 10 Juni 2021.
Menurut dia, 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyatakan adanya donator dalam konstestasi Pilkada.
KPK ingatkan kepala daerah terkait proses perencanaan, pengesahan implementasi, dan risiko korupsi program penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca juga: SPPBE Pangi, Jamin Stok LPG Bersubsidi Parimo Aman
Baca juga: Nadiem: PTM Terbatas Bukan Sekolah Seperti Biasa
Baca juga: Alat Uji KIR di Parigi Moutong Belum Terkalibrasi
Mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi, pada tahapan-tahapan itu terdapat risiko terjadinya kecurangan.
Berdasarkan data KPK, korupsi paling banyak dilakukan pihak swasta, kemudian anggota DPR/DPRD, serta eselon I/II/III, walikota/bupati, Gubernur.
Baca juga: Kajari Ancam Sanksi Pelanggar Aturan Jamsos Ketenagakerjaan di Parigi Moutong
Baca juga: DKP dan Untad Gali Potensi Sidat di Parigi Moutong
Baca juga: Fadli Zon Geram Garuda dan PLN Utang Menggunung
Sedang modus operandi didominasi penyuapan, pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan anggaran.
Namun KPK sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi, dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan.
Baca juga: Jamin Pasokan LPG Bersubsidi, Pemdes Torue Genjot Bumdes
Baca juga: PT Asabri Tagih Kemenkeu Hutang 6,4 Triliun Rupiah
Baca juga: Ribuan Jamaah Calon Haji Sulawesi Tengah Batal Berangkat
Dia mengingatkan, peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik, dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana serta pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Darmawanita Dibekali Pengetahuan Interaksi ke Masyarakat Luas
“Menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional juga menjadi peran penting kepala daerah,” tutupnya. (***)
Baca juga: BPBD Jamin Bantuan Stimulan Bencana Tidak Lompat Tahun
Baca juga: Aboe Bakar Al-Habsy Siap Jadi Penjamin HRS
Baca juga: Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha
