Gemasulawesi- KPK warning Kemendikbudristek soal pengadaan laptop untuk pelajar merupakan buatan dalam negeri.
“KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 3 Agustus 2021.
Menurut dia, KPK dan aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara.
Baca juga: 17 Triliun, Anggaran Pembelian Laptop Buatan Dalam Negeri
Sehingga, proses pengadaan laptop untuk pelajar di Kemendikbudristek harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan berlaku.
“Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku,” lanjut dia.
Diketahui, beberapa waktu lalu anggaran pengadaan laptop untuk pelajar ini menjadi sorotan masyarakat, khususnya pada pos anggaran DAK fisik ke daerah.
Hal itu, karena nilai pengadaan laptop dirasa kemahalan untuk spesifikasi laptop yang ditentukan oleh pemerintah.
Bila di hitung secara kasar maka harga laptop mencapai Rp 10 juta per unit. Padahal secara spesifikasi yang ditentukan pemerintah seharusnya harga laptop itu jauh di bawah nilai Rp 10 juta.
Mendikbudristek terbitkan aturan tentang DAK fisik
Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021.
Di dalam salah satu lampiran disertakan dalam kebijakan itu, diatur mengenai spesifikasi minimal untuk pengadaan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi dan media pendidikan di sekolah.
Diketahui, spesifikasi itu terdapat di dalam Lampiran X kebijakan itu, salah satunya mengatur mengenai spesifikasi laptop. Selain itu, ada pula spesifikasi minimal untuk wireess router, proyektor, layar proyektor, scanner, headset, printer, hingga perangkat konektor.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK ikut mengawasi proses pengadaan 240.000 unit laptop buatan dalam negeri pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk para pelajar.
“Untuk kami di Komisi III DPR RI pengadaan apa pun sifatnya menggunakan anggaran harus diperhatikan KPK dalam semua prosesnya. Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi karena ini jumlahnya besar,” tutup Sahroni. (***)
Baca juga: Disperindag Parimo Sidak Alfamidi Parigi
