Hukum, gemasulawesi – Indonesian Tax Care (INTAC) mengatakan maraknya kasus korupsi pajak menjadi banyak hal yang mungkin bisa diungkap, masyarakat tidak mengerti karena korupsi dan masalah pajak tersembunyi.
Hasil riset INTAC menunjukkan bahwa rapuhnya sistem perpajakan Indonesia secara pragmatis mengarah pada kenyataan bahwa pajak hanya dimaknai sebagai target penerimaan.
“Ada banyak korban di Indonesia mulai dari perampasan dan pelanggaran hak hingga kematian wajib pajak karena tekanan pajak,” ungkap INTAC.
Baca : Lima Orang Tewas Dalam Kecelakaan Udara Maskapai Care Flight di Nevada
INTAC menemukan bahwa kepentingan lain muncul setelah kepentingan pajak itu sendiri.
Korupsi pajak merupakan salah satu bentuk pemanfaatan terhadap wajib pajak dimana pejabat bebas melakukan korupsi dan kolusi apabila tertutup dalam mencapai target penerimaan pajak.
“Mereka bertindak arogan dan menindas masyarakat tanpa batas, hukum dan peraturan menjadi tameng yang efektif untuk melegitimasi tindakan mereka, dan tugas serta kepentingan negara dijadikan alibi atas tindakan mereka,” jelasnya.
Baca : Penuh Air Mata di Malam Top 6, Model Ini Bersyukur Masih Diberi Kesempatan
INTAC menemukan beberapa isu terkait memburuknya sistem perpajakan Indonesia, yaitu reputasi, penerimaan pajak, efisiensi kelembagaan, minat karir, dan parameter efisiensi peralatan.
Pertama, reputasi menteri keuangan dipertaruhkan dengan viralnya pemukulan oleh anak seorang pegawai pajak, kedua pembayaran pajak dimana pemerintah mengumumkan pencapaian target pajak setiap tahun.
Ketiga, kinerja lembaga keuangan yaitu kinerja kantor pajak, diukur dengan pencapaian tujuan penjualan, keempat dengan karir sehubungan dengan promosi jabatan berdasarkan pencapaian dan terakhir parameter dimana otoritas pajak menerima bonus kinerja tahunan.
Baca : Pelaku Pariwisata Wajib Terapkan Protokol CHSE
Menurut INTAC, situasi ini tidak membawa perubahan apapun dan elit politik diuntungkan dengan kondisi yang telah terbangun selama ini dan tidak mau diganggu dan diekspos.
INTAC menambahkan masyarakat belum merasakan dampak signifikan dari pajak yang mengaku subsidi, namun kenyataan di lapangan tidak ada yang gratis.
Mulai dari parkir, beli pulsa, beli rumah, belanja sembako, makan di restoran, listrik, gas, BPJS, tol, bensin, bus, KRL semua dikenakan biaya yang tinggi. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
