23 Ribu Tewas,Yordania Tegaskan Netanyahu Tidak Boleh Dibiarkan Seret Kawasan Timur Tengah ke Perang yang Lebih Luas

Ket. Foto: Yordania Menekankan Benjamin Netanyahu Tidak Boleh Dibiarkan Menyeret Kawasan Timur Tengah ke Perang Regional yang Lebih Luas (Foto/X/@MarioNawfal)
Ket. Foto: Yordania Menekankan Benjamin Netanyahu Tidak Boleh Dibiarkan Menyeret Kawasan Timur Tengah ke Perang Regional yang Lebih Luas (Foto/X/@MarioNawfal) Source: (Foto/X/@MarioNawfal)

Internasional, gemasulawesi – Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyatakan jika tidak dapat diterima bahwa komunitas internasional membiarkan Perdana Menteri Israel sekarang, Benjamin Netanyahu, untuk menyeret kawasan Timur Tengah ke perang yang dengan skala yang lebih luas karena Gaza.

Dalam sambutannya yang diketahui disiarkan di media pemerintah Yordania, Ayman Safadi menegaskan bahaya penyebaran perang Palestina telah meningkat dari hari ke hari karena Israel terus menimbulkan kematian dan kehancuran di Jalur Gaza.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyampaikan pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu berusaha untuk membuat Barat terlibat secara langsung dalam perang regional yang disebutnya hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik dan kehancuran di wilayah tersebut.

Baca Juga:
Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Berkelanjutan, San Fransisco Jadi Kota Terbesar di AS yang Lakukan Tindakan Tersebut

Safadi memaparkan apa yang dilakukan Israel di Gaza telah melampaui apa yang disebut dengan batas kemanusiaan, hukum dan juga moral.

“Tidak ada lagi alasan yang menghalangi Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi wajib untuk mengakhiri perang,” katanya.

Ayman Safadi menuturkan kegagalan Dewan Keamanan PBB sejauh ini untuk penerapan gencatan senjata di Gaza mencerminkan standar ganda.

Baca Juga:
Berbicara kepada Komite Parlemen, Menlu Inggris Khawatir Israel Mungkin Telah Langgar Hukum Internasional

“Juga menunjukkan penerapan hukum internasional secara efektif,” jelasnya.

Menlu Yordania tersebut mengungkapkan jika Yordania dan Prancis menentang perpindahan massal rakyat Palestina ke luar Jalur Gaza.

“Yordania dan Prancis juga sepakat bahwa Israel harus memberikan izinnya untuk rakyat Palestina yang melarikan diri dari Gaza utara untuk pulang,” tegasnya.

Baca Juga:
Ratusan Orang Belum Ditemukan, Salju Disebutkan Hambat Penyelamatan Korban Gempa di Jepang

Di sisi lain, Raja Yordania, Abdullah II, dikabarkan menjamu Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi, dan pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, di hari Rabu untuk melakukan pembicaraan tentang perkembangan berbahaya di Jalur Gaza.

Laporan menyebutkan pertemuan itu akan diselenggarakan di resor Laut Merah Aqaba sebagai bagian dari upaya Yordania untuk mengoordinasikan posisi Arab untuk mendorong gencatan senjata yang sesegera mungkin di Jalur Gaza.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang juga menyampaiakan pertemuan akan membahas tentang situasi di Tepi Barat yang telah diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 yang mengalami peningkatan kekerasan sejak agresi dimulai. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Kabar Baik, AS dan Penjajah Israel Sepakat PBB Dapat Lakukan Misi Penilaian di Gaza Utara

Laporan terbaru menyatakan Amerika Serikat dan Israel telah sepakat untuk PBB dapat melakukan misi penilaian di wilayah Gaza utara.

Banyak yang Mengungsi, Kantor Kemanusiaan PBB Sebut Tempat Penampungan Darurat di Gaza Sangat Penuh

Dalam keterangannya kemarin, Kantor Kemanusiaan PBB menyebutkan tempat penampungan darurat di Jalur Gaza telah sangat penuh.

Wakil Ketua Hamas Dibunuh, Ini Deretan Upaya Pembunuhan yang Dilakukan Penjajah Israel di Lebanon

Selain membunuh wakil ketua Hamas pada Selasa pekan lalu, Israel juga pernah melakukan berbagai upaya pembunuhan lainnya di Lebanon.

Tewaskan Wakil Ketua Hamas, Analis Sebut Tidak Selalu Berarti Kemenangan Politik bagi Benjamin Netanyahu

Dalam suatu kesempatan, para analis mengungkapkan pembunuhan wakil ketua Hamas tidak selalu berarti kemenangan politik untuk Netanyahu.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;