Internasional, gemasulawesi – Lembaga amal yang telah memberi makan ribuan orang terpaksa tutup karena blokade total penjajah Israel terhadap Jalur Gaza terus berlanjut.
Mereka yang masih dapat beroperasi mengurangi layanan karena kebutuhan pokok seperti gas untuk memasak, air, dan barang-barang lainnya tidak lagi tersedia.
Menurut sumber pada tanggal 17 Maret 2025 waktu setempat, pasar kehabisan produk dan sebagian besar produk yang tersedia kini tidak terjangkau.
“Dapur umum, yang dahulunya menyediakan makanan untuk ribuan orang, kini harus berjuang sendiri melawan keterbatasan waktu, kelangkaan, dan kelaparan semakin parah,” ujarnya.
Baca Juga:
Sekelompok Penjajah Israel Menyerang Penduduk Palestina di Masafer Yatta Selatan Hebron
Pemilik dapur umum setempat, Mohammed Abu Hamza, mengatakan dapur umum telah menjadi penyelamat bagi banyak keluarga pengungsi di Jalur Gaza tetapi dengan ditutupnya jalur penyeberangan perbatasan, situasi kemanusiaan memburuk secara drastis.
“Tidak ada makanan, tidak ada gas, tidak ada kayu bakar, tidak ada yang tersisa untuk menjaga dapur-dapur ini tetap beroperasi karena kelaparan semakin mencengkeram Jalur Gaza,” ungkapnya.
Di sisi lain, kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan memimpin UNRWA selama perang di Jalur Gaza adalah hal yang ‘menekankan’ karena penjajah Israel menargetkannya dengan ‘perang disinformasi’.
Pada bulan Januari, penjajah Israel mengklaim UNRWA ‘dipenuhi Hamas’ dan memutuskan hubungan dengan badan itu dan melarangnya beroperasi sehingga mempersulit koordinasi pengiriman bantuan ke Jalur Gaza.
Baca Juga:
Seorang Pemuda Palestina Terluka oleh Tembakan Pasukan Penjajah Israel di Utara Yerusalem
“Keputusan itu mengancam akan menghancurkan kelompok bantuan tersebut yang merupakan kelompok terbesar yang beroperasi di Jalur Gaza dan membahayakan kehidupan serta kelangsungan hidup warga sipil di sana,” ucapnya.
Dia menyatakan keyakinannya bahwa dia masih berada di sisi sejarah yang benar yang memberinya dorongan untuk meneruskan tugasnya.
Menurunya, dia telah diberi hak bersuara dan tentu saja dirinya perlu menggunakan hak bersuara ini.
“Itulah kewajiban minimum kami kepada para pengungsi Palestina yang tidak memiliki hak bersuara,” pungkasnya. (*/Mey)
