Internasional, gemasulawesi – Majelis Umum Knesset penjajah Israel dilaporkan menyetujui keputusan pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab atas Otoritas Tanah kepada Menteri Keamanan Nasional yang ekstremis, Itamar Ben-Gvir.
Keputusan Knesset penjajah Israel tersebut disetujui setelah pemungutan suara sebanyak 55 hingga 51 anggota.
Hal ini memberi Itamar Ben-Gvir tanggung jawab untuk menghancurkan rumah-rumah di komunitas Arab di penjajah Israel dengan dalih bahwa rumah-rumah itu ‘memiliki izin’.
Penegakan hukum serupa tidak pernah diterapkan di komunitas Yahudi.
Kekuasaan itu sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich.
Persetujuan itu datang setelah Partai Haredi setuju untuk mendukung pengalihan kekuasaan kepada Ben-Gvir, sebagai imbalan atas persetujuan menteri sayap kanan itu untuk mendukung undang-undang yang memperbolehkan konten tidak tersedia di telepon seluler, sebagai bagian dari RUU telepon seluler Kosher.
Yang akan melihat penyedia telepon seluler memblokir semua stasiun radio arus utama, teater, saluran telepon bantuan dukungan emosional dan banyak nomor lainnya yang dianggap tidak bermoral oleh para pemimpin spiritual komunitas Haredi.
RUU ini diperkirakan akan memengaruhi sekitar 600.000 pengguna.
Di sisi lain, polisi penjajah Israel melaporkan bahwa petugas telah menembak seorang tersangka yang mencoba menabrak mereka dnegan mobil di lingkungan al-Issawiya, yang berada di sebelah timur Yerusalem Timur.
Tersangka yang belum diidentifikasi telah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi serius.
Di sisi lain, Badan Pendapatan Kanada atau CRA telah memberitahu Dana Nasional Yahudi Kanada atau JNF tentang keputusannya untuk mencabut status amal organisasi itu karena dukungannya terhadap infrastruktur militer di penjajah Israel.
“Kami telah mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan CRA di Pengadilan Banding Federal,” ujar Presiden JNF Kanada, Nathan Disenhouse, dan CEO, Lance Davis, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024.
Nathan Disenhouse menyatakan posisi mereka adalah bahwa tidak adil untuk CRA untuk mencabut status badan amal karena objek amal yang diterimanya hampir 60 tahun lalu sekarang tidak lagi dianggap sebagai objek amal yang sah.
“Sangat tidak adil untuk menutup badan amal yang didukung oleh lebih dari 100.000 warga Kanada hanya karena membatalkan keputusan yang dibuat CRA pada tahun 1967,” tandasnya. (*/Mey)