Berita nasional, gemasulawesi– Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) menjaga dan kawal keamananan, khasiat serta mutu vaksin covid 19.
Dengan memprioritaskan asas kehati-hatian dan kemanfaatan, vaksin benar-benar diupayakan agar memberikan khasiat sebesar-besarnya untuk masyarakat luas.
Ada tiga hal yang tidak bisa ditawar sedikitpun dalam hal vaksin, yaitu keamanan, khasiat dan mutu. Apalagi saat pandemi ini dimana kehadiran vaksin jadi hal yang sangat penting.
Indonesia telah mempunyai beberapa kandidat vaksin covid 19 yang akan digunakan untuk pemulihan kesehatan masyarakat luas.
Baca juga: Disiplin, Vaksin Virus Corona Terbaik
“Sebagai lembaga pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, Badan POM mengambil langkah-langkah strategis pengawalan penyediaan vaksin covid 19 dengan tetap mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat,” ungkap Dra. Togi J Hutadjulu Apt MHA, Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM, di Jakarta Kamis 5 November 2020.
Badan POM sebagai bagian dari Komite Penanganan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo tentang perlunya kehati-hatian terkait rencana vaksinasi covid 19 kepada masyarakat luas.
Vaksin covid 19 harus melalui tahap penelitian yang baik dan benar sebelum dinyatakan siap dan aman diberikan kepada masyarakat.
Baca juga: 18 Tambahan Baru, Positif Covid 19 Sulteng Tembus 817 Kasus
Badan POM memiliki standar dalam pemberian izin penggunaan vaksin, yaitu harus melalui proses uji klinik atau uji kepada manusia untuk pembuktian keamanan, khasiat dan mutunya.
Komite Penanganan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) juga menyebut mutu produk juga harus dijamin melalui evaluasi persyaratan mutu dan pemastian pembuatan vaksin sudah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
Setelah proses evaluasi tersebut dilalui dan vaksin dianggap memenuhi syarat dari aspek keamanan, khasiat, dan mutu, barulah Badan POM Badan POM sebagai bagian dari Komite Penanganan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), dapat memberikan perizinan penggunaan.
Baca juga: Sulteng Tambah Empat, Kota Palu Sumbang Dua Positif Covid 19
Uji Klinik Jadi Dasar EUA
Dalam kondisi tertentu, pemberian izin penggunaan vaksin bisa berupa Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/ EUA).
Persetujuan Penggunaan Darurat atau EUA merupakan mekanisme registrasi khusus di saat kondisi darurat seperti pandemi covid 19 saat ini, dengan tetap mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Pengambilan keputusan pemberian Persetujuan Penggunaan Darurat ini harus dilakukan dengan pertimbangan kemanfaatan yang lebih tinggi daripada risikonya,” tegas Togi.
Baca juga: Ini Jadwal Pelaksanaan Ujian SKB CPNS Parigi Moutong 2020
Terkait persetujuan penggunaan darurat, ada fleksibilitas tertentu yang diterapkan.
“Jadi, misalnya untuk keamanan, kami bisa menerima hasil uji klinik fase satu dan dua. Sedangkan untuk khasiatnya, selain mendapatkan data kekebalan tubuh yang diproduksi setelah pemberian vaksin, kami bisa menerima data dari hasil laporan interim selama tiga bulan. Tentunya diharapkan uji klinik ini akan berlangsung terus sehingga Badan POM dapat terus melakukan pengawalan,” ungkap Togi.
Berdasarkan data WHO per 19 Oktober 2020, terdapat 154 kandidat vaksin yang sedang pada tahap uji praklinik dan 44 kandidat vaksin covid 19 yang sudah memasuki tahap uji klinik.
Uji klinik adalah pengujian khasiat obat baru pada manusia, yang sebelumnya sudah diawali dengan uji praklinik atau pengujian pada binatang. Uji klinik ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, keamanan dan gambaran efek samping yang dimungkinkan timbul pada manusia.
Baca juga: Kemana Arah Dukungan Golkar Pada Pilgub Sulawesi Tengah?
Di antara kandidat vaksin covid 19 itu, yang sudah memasuki tahap uji klinik fase ketiga, antara lain yang dikembangkan Sinopharm, Sinovac Biotech, AstraZeneca dan Universitas Oxford, Novavax, Moderna, Pfizer dan BioNTech serta Gamaleya Research Institute.
‘’Di Indonesia sedang dilakukan uji klinik kandidat vaksin covid 19 yang dikembangkan Sinovac. Hasil sementara atau interim untuk jangka tiga bulan akan selesai pada akhir tahun dan laporannya akan diberikan kepada Badan POM pada awal Januari 2021. Uji klinik ini juga sudah lebih dulu dilakukan di Brasil,” jelas Togi.
Baca juga: Ini Jadwal Pelaksanaan Ujian SKB CPNS Parigi Moutong 2020
Kesinambungan Pengawasan
Dalam proses pendistribusian vaksin covid 19 nanti, Badan POM secara berkesinambungan juga berperan mengawasi rantai distribusi untuk memastikan mutu vaksin.
“Setelah proses pemberian vaksin dilaksanakan, Badan POM terus melakukan pengawasan untuk aspek keamanan melalui program kegiatan pemantauan efek samping atau yang dikenal dengan farmakovigilans,” ujar Togi.
Baca juga: Disdikbud Parigi Moutong Gelar Rakor Penilik Dan Pamong Belajar
Supaya proses pengawasan ini bisa maksimal, tentu diperlukan kerja sama dan partisipasi dari seluruh tenaga kesehatan di lapangan dan industri farmasi.
Dikatakan Togi, tenaga kesehatan diharapkan dapat memantau dan melaporkan kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca-imunisasi (KIPI) yang dialami masyarakat setelah menerima vaksin.
Apabila terdapat peningkatan frekuensi efek samping, Badan POM berhak meninjau kembali aspek khasiat dan keamanan vaksin itu. Hasil pemantauan ini dikaji bersama para ahli di bidangnya.
Baca juga: Kemana Arah Dukungan Golkar Pada Pilgub Sulawesi Tengah?
“Jika ditemukan risiko menjadi lebih besar daripada manfaatnya, hasil keputusan Badan POM berdasarkan pemantauan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi risiko. Kalau memang ditemukan adanya risiko keamanan yang tinggi, akan dilakukan pencabutan persetujuan penggunaan darurat,” kata Togi.
Pemberian izin edar vaksin dipastikan pemerintah melalui serangkaian riset dan uji yang komprehensif. Dengan memprioritaskan asas kehati-hatian, vaksin benar-benar diupayakan agar memberikan khasiat sebesar-besarnya untuk masyarakat luas.
Baca juga: Ini Jadwal Pelaksanaan Ujian SKB CPNS Parigi Moutong 2020
(KPC PEN/KOMINFO)
