Berita Kesehatan, gemasulawesi – Tekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pemerintah terus menggencarkan distribusi vaksin, peternak dihimbau agar laksanakan vaksinasi PMK pada ternak.
Hal itu diungkapkan Pejabat Otoritas Veteriner Kota Bandung, Jawa Barat, Elise Wieke.
“Untuk peternak agar tidak perlu takut dengan vaksinasi PMK. Sejauh ini tidak ada efek samping yang berarti. (Vaksin) sebenarnya untuk melindungi,” ucap Elise Wieke Pejabat Otoritas Veteriner Kota Bandung, Jawa Barat.
Elisi menjelaskan, penyuntikan vaksin PMK ke ternak akan dilakukan setelah petugas di bawah koordinasi Satgas PMK melakukan pendataan sapi rawan PMK yang masih sehat. Petugas di lapangan diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD) untuk meminimalisir penyebaran penyakit melalui manusia.
Ia mengatakan, pertama kita kumpulkan datanya. Setelah memastikan ada daerah yang tidak terkena PMK, kami pergi ke sana. Hewan-hewan itu pertama kali diperiksa, khususnya suhu mereka diukur. Setelah mereka dinyatakan sehat, kami memvaksinasi mereka.
Untuk menghilangkan ketakutan peternak akan efek samping setelah ternaknya divaksinasi PMK, lanjut Elise, pemerintah terus mendorong sosialisasi dan edukasi.
“Kami melakukan sosialisasi dengan asosiasi petani, regional atau dengan Babinsa, misalnya. Biasanya dari Babbinsa dia lebih menegaskan,” ucapnya.
Baca: Seorang Santri di Tangerang Tewas Usai Berkelahi dengan Teman
Menurut Satgas Manajemen PMK pada 3 Agustus, hingga 800.000 dosis vaksin telah didistribusikan dan sebagian besar disuntikkan ke ternak pada tahap awal. Kemudian hingga 2,2 juta dosis akan didistribusikan dan mulai disuntikkan ke ternak.
Dengan peternak dihimbau laksanakan vaksinasi tersebut merupakan bagian dari lima strategi pemerintah yang bertujuan untuk membatasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku dan melindungi perbatasan antar kota di dalam negeri dan antar negara.
Dengan langkah tersebut, zona merah diperkirakan akan segera berubah menjadi zona kuning. Jadi zona kuning menjadi zona hijau dan lambat laun semuanya menjadi zona hijau.
“Zona hijau merupakan kawasan yang belum ada kasus terkonfirmasi PMK,” ucap Wakakordalops dari Satgas Penanganan PMK Brigjen Ary Laksmana Widjaja. (*/Ikh)
Baca: Kenaikan Tarif Pulau Komodo Ditunda Hingga 1 Januari 2023
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
