Pemerintah Tetap Mempertahankan Larangan iPhone 16 di Indonesia, Inilah Penjelasan Masalahnya

iPhone 16 dari Apple
iPhone 16 dari Apple Source: Foto/Instagram/@phonebuff

Kupas Tuntas, gemasulawesi - Larangan terhadap iPhone 16 masih berlangsung di Indonesia.

Ini karena pemerintah terus menekan Apple untuk membangun operasi manufaktur lokal.

Meskipun ada diskusi dan komitmen baru-baru ini, upaya Apple belum memenuhi persyaratan ketat pemerintah Indonesia.

Larangan iPhone 16 di Indonesia berasal dari sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang mengamanatkan perusahaan asing untuk memastikan 40 persen konten lokal dalam operasi mereka.

Persyaratan ini bisa dipenuhi jika Apple memproduksi produk secara lokal, mengembangkan perangkat lunak di dalam negeri, atau mendirikan pusat penelitian dan pengembangan.

Meskipun Apple telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi, termasuk berkomitmen untuk investasi 1 miliar Dolar, ini belum cukup untuk memuaskan otoritas Indonesia.

Pemerintah sangat jelas tentang pendapat mereka dan Apple harus mendirikan pusat manufaktur untuk komponen iPhone di Indonesia.

Perusahaan itu harus melakukan ini agar pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut larangan tersebut.

Dalam negosiasi baru-baru ini, Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengadakan pertemuan dengan para eksekutif Apple.

Kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mendirikan fasilitas produksi pelacak AirTag Apple di Batam.

Namun, meskipun langkah ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk produksi lokal, hal itu tidak cukup untuk mengatasi masalah produksi iPhone yang lebih luas.

Undang-undang TKDN di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan produksi lokal, menambah lapangan kerja, dan membantu perekonomian dalam negeri.

Undang-undang ini meminta perusahaan asing untuk berperan dalam produksi lokal.

Aturan ini memang agak sulit bagi banyak merek global, dan sangat merugikan Apple karena penggunaan pabriknya yang luas di luar negeri.

Untuk mengakhiri larangan iPhone 16, Apple harus meningkatkan jumlah pekerja lokalnya atau menemukan kesepakatan baru.

Rencana untuk membangun peralatan AirTag di Batam merupakan awal yang baik, tetapi mungkin tidak cukup untuk memenuhi 40 persen kebutuhan iPhone di dalam negeri.

Seiring berjalannya pembicaraan, tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya untuk iPhone 16 di Indonesia.

Pilihan Apple akan menjadi kunci untuk mencabut larangan dan mempertahankan posisinya di pasar gadget Indonesia.

Untuk saat ini, para penggemar iPhone di Indonesia harus menunggu hingga perselisihan ini berakhir. (*/Armyanti)

...

Artikel Terkait

wave

Shokz Mengumumkan Earbud OpenFit 2 di CES 2025, Menawarkan Beberapa Peningkatan Menarik dari Pendahulunya

Shokz merilis OpenFit 2, earbud baru yang menawarkan berbagai peningkatan dari OpenFit yang sebelumnya

Cocok untuk Pekerja Lepas dan Jarak Jauh, Koper Ini Bisa Berubah Menjadi Perlengkapan Kerja dengan Dua Layar

Base Case adalah produk baru di CES 2025, sebuah koper yang bisa berubah menjadi perlengkapan kerja lengkap yang bisa dibawa kemana-mana

Perkenalkan Naqi Neural Earbuds, Earbud yang Memungkinkan Anda Mengendalikan Berbagai Hal dengan Pikiran, Inilah Detailnya

Naqi Logix meluncurkan Naqi Neural Earbuds di CES 2025, earbud canggih yang membantu anda mengendalikan berbagai hal dengan pikiran saja

Membuat Pengguna Resah, Telegram Membagikan Banyak Data ke Pihak Berwenang di Berbagai Negara sejak penangkapan CEO

Telegram membagikan data-data pengguna mereka seperti nomor telepon dan alamat IP pada pihak berwenang, membuat pengguna merasa resah

Mengenal Teknologi Kulkas Terbaru Samsung, Menggunakan AI untuk Menjaga Makanan Tetap Segar Lebih Lama, Inilah Detailnya

Samsung telah meluncurkan kulkas baru dengan teknologi AI Hybrid Cooling di Ces, yang diklaim menjaga makanan segar lebih lama

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;