Dalam seleksi PPK di Kabupaten Parigi moutong ada fakta menarik berdasarkan hasil penelusuran tim kupas tuntas gemasulawesi.
Kupas Tuntas, gemasulawesi.com– Selain tidak menggunakan sistim CAT, soal ujian seleksi PPK Kabupaten Parigi moutong (Parimo) juga ternyata dibuat sendiri oleh Komisioner KPU Parimo.
Tentu saja fakta ini bisa membuat publik meragukan Hasil seleksi PPK Kabupaten Parimo.
Selain itu, kondisi itu memperbesar kemungkinan jika soal ujian PPK bisa bocor keluar. Apalagi, jika soal yang telah dibuat itu dicetak sendiri alias bermodalkan print out di kantor KPU tentu mempengaruhi independensi komisioner dalam menyeleksi.
Penelusuran kupas tuntas gemasulawesi, peserta bahkan tidak mengetahui sama sekali berapa hasil yang mereka dapatkan usai mengikuti ujian.
Peserta hanya mengetahui siapa saja yang lolos setelah diumumkan oleh pihak KPU Parimo. Itupun pada papan pengumuman hanya mencantumkan nomor dan nama peserta tanpa mengumumkan hasil ujiannya.
Dengan kondisi itu tentu KPU Parimo sudah mengabaikan faktor transparansi dan independensinya dalam pelaksanaan seleksi.
Sementara itu Ketua KPU Parimo, Abd Chair, yang dikonfirmasi via Whats app mengatakan, terkait persoalan tersebut diarahkan untuk mengkonfirmasi langsung ke KPU Propinsi.
Ketua KPU Propinsi, Tanwir Lamaming yang berhasil dikonfirmasi via aplikasi Whats App 17 Februari 2020 memberikan tanggapannya.
Ia mengatakan, tidak ada kewajiban bagi KPU menggunakan sistim CAT dalam pelaksanaan seleksi.
“Sistim penilaian ujian memang masih menggunakan sistim manual. Pertimbangannya sebagian besar Kabupaten/kota tidak memiliki jaringan internet memadai. Disamping itu tidak siapnya perangkat CAT juga menjadi alasan kami gunakan sistim manual,” ungkapnya.
Tanwir Lamaming menyebut sistim perangkingan nilai adalah metode yang digunakan dalam seleksi PPK. Walaupun fakta perangkingan nilai itu sendiri tidak diumumkan secara terbuka bahkan peserta tidak mengetahui berapa nilai ujian mereka.
Ketua KPU Propinsi Tanwir Lamaming, juga mengakui soal dibuat sendiri oleh komisioner KPu Parigi moutong. Hal itu dilakukan menurutnya, dengan mempertimbangkan komisioner lebih memahami masalah teknis dan lokalitas wilayah.
“Sementara terkait pengurus partai yang sempat lolos administrasi harusnya dilaporkan saat dibuka tanggapan masyarakat atau sebelumnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika tidak sempat maka masyarakat disilahkan untuk melaporkan dengan fakta dan melampirkan bukti kuat sebagai bentuk sanggahan.
Baca Juga: Menakar Independensi Komisioner KPU Parigi Moutong, Tanpa CAT Seleksi PPK
Laporan: Tim Kupas Tuntas gemasulawesi
