Nasional, gemasulawesi - Keluhan dan penolakan atas kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri tengah ramai terjadi.
Sayangnya, tanggapan Pemerintah terkait mahalnya UKT ini justru terkesan berlepas tangan.
Pernyataan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandariesoal, menanggapi keluhan UKT yang mahal pun jadi sorotan.
Dimana ia menyebut bahwa pendidikan tinggi sebagai tertiary education, yang bukan merupakan prioritas pemerintah dalam program wajib belajar.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyayangkan pernyataan tersebut.
Menurutnya, pernyataan itu sembrono, tidak solutif, dan tidak nyambung dengan masalah yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat terutama orangtua dan mahasiswa sedang mengeluhkan biaya UKT yang naik berkali-kali lipat hingga menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi banyak keluarga, sampai-sampai sudah ada korban drop out. Namun pemerintah malah berkelit dengan mengatakan kuliah itu tertiary education, pilihan pribadi untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi, bukan prioritas pemerintah. Reaksi ini menurut saya sangat sembrono, tidak solutif, dan ibarat Jaka Sembung naik ojek, gak nyambung, Jek," jelas Ledia dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta.
Ledia melanjutkan bahwa reaksi pemerintah tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa karena pendidikan tinggi bukan wajib belajar dan bukan prioritas pemerintah, maka kenaikan UKT dianggap seolah-olah terserah saja.
"Seolah-olah terserah saja mau semahal apa, terserah mahasiswa sanggup lanjut kuliah atau drop out, karena semua itu adalah pilihan," ujarnya.
Menurut Politisi Fraksi PKS ini, sudah seharusnya penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan dikontrol oleh pemerintah.
"Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Cita-cita mendulang Generasi Emas 2045 pun bisa hanya tinggal mimpi," tegas legislator asal dapil Jawa Barat I ini.
Reaksi pemerintah yang mengingatkan soal tertiary education menjadi tidak relevan karena status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jelas berada di bawah naungan negara.
"Negara harus siap dan mau mengawasi implementasi regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di PTN," ungkapnya.
Ledia kembali mengingatkan bahwa PTN merupakan investasi negara terhadap masa depan generasi bangsa, bukan bisnis negara.
Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasar.
"Untuk mendapat manfaat bonus demografi dan memanen SDM unggul Indonesia Emas 2045, maka prioritas kita adalah bagaimana generasi muda mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik, pelayanan terbaik, dan alokasi terbaik," ujar alumnus Master Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.
Ledia menekankan bahwa terdapat dua hal yang harus terjadi secara simultan.
Pertama, negara harus hadir lewat regulasi yang membantu PTN agar bisa mandiri sekaligus mendorong terbukanya akses pendidikan.
Kedua, Perguruan Tinggi juga harus mampu memberdayakan badan usaha agar beban operasional pendidikan tinggi tidak sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa.
Dengan demikian, Ledia berharap pemerintah dan PTN bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa kenaikan UKT tidak menghalangi akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan yang lebih inklusif dan solutif diharapkan dapat mengatasi masalah ini secara efektif, sehingga pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua kalangan dan mendukung tercapainya Generasi Emas 2045. (*/Shofia)
