Nasional, gemasulawesi – Hari ini, tanggal 7 November 2023, pukul 16.00 WIB, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diketahui mengumumkan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dari para Hakim Konstitusi termasuk Anwar Usman.
Anwar Usman sendiri merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi orang yang paling banyak dilaporkan dengan 15 laporan ke MKMK.
Dalam sidang pembatasan putusan yang digelar hari ini, Ketua MKMK, Jimly Ashhddique, menyatakan jika Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Baca: Dampingi Jokowi di Rakernas LDII, Prabowo Subianto Puji dan Akui Keberanian Presiden RI
Menurut Jimly, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tentang batas usia capres dan cawapres.
Adapun putusan yang membuat Anwar Usman diberhentikan adalah penurunan batas usia capres dan cawapres menjadi di bawah usia 40 tahun jika telah atau sedang menjadi kepala daerah.
Langkah yang dilakukan MK ini dianggap membuat Gibran Rakabuming Raka dapat maju ke pemilu 2024 menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” ujar Jimly Asshiddiqie sore tadi.
Selain itu, MKMK juga memberikan perintah kepada Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK yang baru dalam waktu 24 jam.
Saat hakim membacakan putusan tersebut, para hadirin yang terdiri dari para pelapor dan juga kuasa hukum pelapor diketahui ramai-ramai bertepuk tangan.
Selain itu, Anwar Usman juga dilarang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi selesai.
Dalam putusannya yang lain, MKMK juga melarang adik ipar Jokowi itu untuk ikut terlibat mengadili uji materi yang dilayangkan oleh mahasiswa Universitan NU Indonesia.
“Permintaan BEM UNUSIA untuk tidak mengikutsertakan hakim yang dimaksud dibenarkan,” ujarnya.
Baca: FX Hadi Rudyatmo Sebut Bukan Lagi Kader PDI P, Gibran Akui Tidak Masalah dengan Pernyataan Tersebut
Setelahnya, Jimly juga memberikan apresiasinya kepada inisiatif yang dilakukan mahasiswa tersebut.
Sedangkan mengenai putusan MK tentang batas usia capres dan cawapres yang menimbulkan kehebohan, MKMK menyatakan mereka tidak dapat mengoreksinya karena MK merupakan lemabaga penegak etik.
Selain itu, karena putusan Mahkamah Konstitusi final dan juga mengikat di tingkat pertama. (*/Mey)
