Berita Nasional, gemasulawesi – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Provinsi Maluku, merupakan kawasan dengan aktivitas tektonik aktif dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia secara geologis.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Maluku di Bandara Internasional VIP Pattimura, Ambon, Provinsi Maluku, pada Kamis, 12 Januari 2023.
“Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri terhadap bencana gempa dan tsunami di Provinsi Maluku adalah wajib karena kita tinggal di kawasan tektonik aktif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menyebut bentuk mitigasi yang paling penting untuk bencana gempa adalah penguatan bangunan agar lebih tahan gempa bumi.
Baca: BNPB Sebut Puncak Musim Hujan Diperkirakan Dua Pekan Lagi
Ia mengatakan, bukan gempa yang mematikan, tapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga mengapresiasi respon cepat Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten setempat dalam menentukan status respons darurat.
“Respon cepat dari Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten Maluku dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga bisa dilakukan oleh pemerintah pusat memberikan dukungan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang terkena dampak dapat terpenuhi,” katanya.
Baca: BNPB Minta Pembangunan Rumah Tahan Gempa Cianjur Dipercepat
Suharyanto juga mengingatkan bahwa bencana adalah masalah bersama.
Langkah penentuan status tanggap darurat ini merupakan bentuk kerjasama lintas sektor penanggulangan bencana.
“Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, mereka harus berkolaborasi dan bekerja sama,” katanya.
Baca: BNPB Pastikan Penanganan Bencana Darurat Berjalan Baik
Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan instruksi sehingga pemerintah daerah dapat mendirikan pos komando juga dengan cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak.
“Pastikan saja kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi saat tanggap darurat, itu prioritas utama,” katanya.
Setelah melalui masa tanggap darurat, kata Suharyanto pemerintah daerah dapat langsung menentukan masa transisi hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca: Jelang Nataru, Wapres Minta BNPB dan Pemda Antisipasi Bencana
Pengumpulan data adalah hal terpenting untuk mempercepat pemulihan mereka yang terkena dampak.
“Pendataan harus cepat dan akurat langsung by name by address. Semakin cepat pendataan, semakin sedikit penderitaan yang dialami warga terdampak,” katanya.
Suharyanto juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk memperbaiki rumah yang rusak.
Baca: BNPB Sebut Bencana Banjir di Indonesia Timur Dipicu Curah Hujan
Ia mengatakan, rumah rusak berat akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
Ia juga menegaskan bahwa pendataan harus dilakukan dengan cepat agar pembangunan rumah bisa segera dilakukan.
“Percepat proses pendataan, laporkan langsung ke pusat agar cepat diproses,” katanya. (*/Ikh)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
