BNPB Pastikan Penanganan Bencana Darurat Berjalan Baik

<p>Ket Foto: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. (Foto/bnpb.go.id)</p>
Ket Foto: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. (Foto/bnpb.go.id)

Berita Nasional, gemasulawesi – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, pastikan penanganan pascabencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu 31 Desember 2022 berjalan dengan baik.

Perjalanan darat, Kepala BNPB dijadwalkan tiba di kantor gubernur Jawa Tengah pada pukul 11.00 WIB.

Setibanya di Kantor Gubernur, Kepala BNPB akan melakukan Rapat Koordinasi Penanganan bencana Banjir Jawa Tengah bersama Gubernur, Bupati/Walikota dan Forkompimda se-Jawa Tengah.

Kunjungan didampingi oleh Fajar Setyawan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Zahermann Muabezy, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Zaenal Arifin dan Tenaga Ahli Kepala BNPB.

Baca: BNPB Fokus Cari Korban Gempa Cianjur Dalam Waktu Tiga Hari

“Selain rapat koordinasi, Kepala BNPB juga akan memberikan bantuan dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemprov Jateng dan bantuan logistik kepada warga terdampak secara simbolis,” ucap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Muhari, demikian keterangan tertulis yang diterima Republik Indonesia, Senin 1 Januari 2023.

Pada Minggu 1 Januari 2023 pagi, BNPB mencatat beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah masih terendam banjir, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, dan Kota Pekalongan.

Menurut laporan, 281 orang mengungsi di Kabupaten Kendal, 1.900 orang di kota Pekalongan, 1.395 orang di Kabupaten Kudus dan 455 keluarga di Kabupaten Demak.

Baca: Banjir Rendam Tiga Kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una

Sebagai langkah darurat, katanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengerahkan peralatan seperti pompa penyedot air dan perahu karet untuk melakukan evakuasi.

Tidak hanya itu, BPBD juga menggandeng relawan untuk menyiapkan dapur umum dan posko bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga yang terdampak bencana banjir. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Penyeberangan Merak-Bakauheni Potensi Dilanda Angin Kencang

Penyeberangan Merak-Bakauheni berpotensi dilanda angin kencang dengan kecepatan 0,5 hingga 45 km perjam, dengan disertai hujan intensitas

Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 Digencarkan Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah menggencarkan kembali vaksinasi Covid-19. Upaya pemerintah ini dimaksudkan

Jokowi Umumkan Kebijakan Pencabutan Kebijakan PPKM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan pencabutan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Ikuti Seleksi PPPK 2022, Berikut Syarat dan Cara Pendaftarannya

Pemerintah telah membuka seleksi PPPK 2022. Tahapan pendaftaran PPPK Teknis 2022 akan berlangsung mulai 21 Desember 2022 - 6 Januari 2023.

Aturan Baru Presiden Jokowi Mengenai Penjualan Rokok Eceran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberlakukan aturan baru terkait penjualan rokok. penjualan rokok eceran akan dilarang.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;