Berita Nasional, gemasulawesi- Pemerintah didesak membentuk tim independen menyikapi tewas tertembaknya enam orang laskar FPI yang mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) saat menuju ke pengajian keluarga.
Hal tersebut diungkapkan, Anggota DPR RI asal partai Gerindra Fadli Zon melalui akun resmi Youtubenya Senin 7 Desember 2020.
Baca juga: Laskar FPI Disebut Miliki Senjata Api, Munarman: Itu Fitnah Besar
“Jangan sampai ada abuse of power dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penembakan ini. Saya bersaksi HRS adalah orang baik, mencintai NKRI. Kelihatannya ada yang merasa terganggu dengan kehadiran beliau di Indonesia,” ungkapnya.
Bahkan kata dia, fenomena HRS berbuntut pencopotan dua Kapolda dan Kapolres, seolah HRS adalah momok dan menjadi musuh aparat keamanan maupun pemerintah.
Baca juga: Dewan Pers Desak Polisi Usut Kasus Tewasnya Wartawan Sulbar
Ia mengatakan, jika HRS bukan orang baik tidak mungkin dijemput oleh pendukungnya seantusias itu demikin juga jamaah umroh banyak menyempatkan diri singgah berkunjung ke kediaman HRS di mekkah saat itu.
“Ini menurut saya merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi, membahayakan keutuhan integritas sosial kita,” terangnya.
Baca juga: Wartawan Mamuju Tengah Tewas, SMSI Sulteng Desak Investigasi
Peristiwa 7 Desember 2020 ini kata Fadli Zon tiga hari menjelang hari Hak Asasi Manusia (HAM), harus diselidiki. Jangan sampai kata dia, hal ini menjadi pelanggaran HAM yang sangat brutal ditengah pandemic covid 19. Untuk itu kata dia tim independen perlu dibentuk untuk mengusut penembakan laskar FPI oleh kepolisian.
Nyawa kata dia, kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari aparat kepolisian padahal peluru itu datangnya dari rakyat.
Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah Harus Rangkul Habib Rizieq Shihab
“Peluru itu dibiayai oleh rakyat, tidak boleh digunakan untuk melukai rakyat apalagi disasarkan pada tokoh yang terhormat seorang ulama, kyai dan habaib yang harus diakui banyak dicintai oleh masyarakat,” urainya.
Ia meminta seluruh masyakarat Indonesia untuk mengikuti perkembangan kasus terbunuhnya enam laskar FPI secara seksama.
Baca juga: Demo Aliansi Muslim Poso Sulteng, Tuntut Keadilan Korban Salah Tembak Polisi
Penting untuk dipantau kata dia, agar tidak lagi terjadi upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal termasuk mereka yang melakukan kritik terhadap pemerintah.
“Berbeda itulah Demokrasi, peristiwa ini harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat yang ada dilapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan terhadap para pengawal HRS,” tekannya.
Baca juga: Satu Polisi Parimo Tertembak di Kotaraya
Apakah kata dia, penembakan itu sudah sesuai dengan SOP ataukah ada inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil tanpa melalui prosesdur yang seharusnya.
Baca juga: DPP FPI Akan Tempuh Jalur Hukum Melapor ke Komnas HAM
Laporan: Muhammad Irfan Mursalim
