Nasional, gemasulawesi – Diketahui sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran capres serta cawapres, setiap pasangan diharuskan menyerahkan dokumen yang berisi visi dan misi mereka saat mendaftar ke KPU, termasuk Anies Baswedan dan Cak Imin.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak adanya program atau proyek IKN yang tidak tercantum di dokumen visi misi yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Cak Imin.
Yang dilakukan Anies Baswedan dan Cak Imin ini diketahui berbeda dengan 2 pasangan lain yang menyebutkan proyek IKN tersebut dalam dokumen visi misi mereka.
Terkait hal ini, analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyatakan jika pasangan yang kerap disapa AMIN itu terpilih, maka dia meyakini bahwa proyek IKN yang menjadi gagasan Presiden Jokowi tersebut tidak akan menjadi prioritas keduanya.
Menurut Ronny, AMIN yang tidak mencantumkan tentang IKN tersebut berarti bermakna jika proyek IKN tersebut tidak penting.
“ Namun, dari sisi politik AMIN tidak mau menyatakan menolak karena hal-hal lain,” katanya.
Baca: Tidak Cantumkan IKN dalam Dokumen Visi dan Misi AMIN, Cak Imin Sebut Tinggal Lanjutkan Saja
Ronny menambahkan sebab IKN tidak dianggap sebagai prioritas, maka proyek tersebut juga tidak akan mendapatkan prioritas fiskal.
“ Boleh jadi, IKN akan dianggap sebagai bagian dari pembangunan daerah setempat dengan anggaran terbatas agar tidak terlihat terlalu terbelengkalai oleh masyarakat,” ujarnya.
Namun, jika dilihat dari sisi ekonomi, IKN juga kurang termasuk layak untuk dilanjutkan karena memiliki dampak yang kecil.
Baca: Sebut Sudah Jadi Kewajiban AMIN, Anies Baswedan dan Cak Imin Akan Dorong Revisi UU KPK
Jika dianalisis, Ronny membeberkan tidak ada multiplayer effect yang langsung yang akan dirasakan masyarakat banyak.
“ Lebih baik bagi saya jika dana untuk IKN itu digunakan untuk program lain yang memiliki kontribusi besar untuk masyarakat terutama program-program lain yang berdampak langsung kepada ekonomi rakyat,” ucapnya.
Diketahui jika dokumen visi dan misi Anies Baswedan dan Cak Imin yang jumlahnya sebanyak 140 halaman itu tidak mencantumkan kata IKN sama sekali.
Saat dilihat, hanya ada kata Nusantara yang digunakan untuk menggambarkan gugusan kepulauan pada halaman lima.
Di bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, AMIN juga tidak mencantumkan kata IKN. (*/Mey)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di: Google News
