Totalnya 93 Pegawai, Dewan Pengawas KPK Selenggarakan Sidang Etik terhadap 13 Orang yang Terlibat Kasus Dugaan Pungli

Ket. Foto: Dewan Pengawas KPK Kembali Menggelar Sidang Etik untuk 13 Orang Pegawai KPK yang Terlibat Kasus Dugaan Pungli
Ket. Foto: Dewan Pengawas KPK Kembali Menggelar Sidang Etik untuk 13 Orang Pegawai KPK yang Terlibat Kasus Dugaan Pungli Source: (Foto/GMaps/Yuwanto Joe)

Nasional, gemasulawesi – Hari ini, tanggal 23 Januari 2023, Dewan Pengawas KPK dilaporkan mengadakan sidang etik untuk memeriksa 13 orang pegawai KPK yang diduga terlibat kasus pungli di rutan KPK.

Hingga kini, dari 93 orang pegawai KPK yang terlibat kasus dugaan pungli, Dewan Pengawas KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 76 orang.

Salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, menyatakan jika untuk minggu lalu, sidang etik totalnya diadakan untuk 45 orang pegawai KPK.

Baca Juga:
Firli Bahuri Ajukan Gugatan Pra Peradilan Kembali, Polda Metro Jaya Sebut Siap Menghadapinya

“Kemarin, Dewan Pengawas KPK mengadakan sidang etik untuk 18 orang dan untuk hari ini, sidang etik dilakukan terhadap 13 orang pegawai KPK,” katanya.

Syamsuddin menuturkan jika untuk sisanya, Dewan Pengawas KPK akan terus melakukan sidang etik yang telah dimulai secara marathon sejak tanggal 17 Januari 2024.

“Untuk putusan sidang etik terhadap kasus dugaan pungli, Dewas KPK akan mengumumkannya di tanggal 15 Februari 2024, namun, itu dilakukan untuk 90 orang terlapor,” terangnya.

Baca Juga:
Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Bulog Kembali Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras di Tahun 2024

Syamsuddin menambahkan jika untuk 3 orang sisanya akan dilakukan pemeriksaan setelah tanggal 15 Februari 2024.

“Yang 3 orang itu, nanti berkas perkaranya terpisah,” ujarnya.

Menurut Syamsuddin, hasil pemeriksaaan terhadap ke-93 orang pegawai KPK tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk proses hukum.

Baca Juga:
Tentang Pengganti Firli Bahuri, Istana Sebut Ada Beberapa Hal yang Perlu Dikonfirmasi Kembali

“Untuk bahan mentah terkait proses hukum dugaan pungli, itu berasal dari Dewan Pengawas KPK,” jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyampaikan jika ada dugaan pungli yang terjadi di rutan KPK yang dilakukan sejumlah pegawai terhadap para tahanan.

Para tahanan itu nantinya akan mendapatkan fasilitas tambahan atau istimewa di rutan KPK tempat mereka ditahan.

Baca Juga:
Lakukan Sejumlah Kegiatan, Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah Hari Ini

Saat ini, 93 orang pegawai KPK yang terlibat telah dinonaktifkan dan sedang menjalani proses sidang etik yang dilakukan Dewan Pengawas KPK sebagai pihak yang berwenang.

Salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, membeberkan jika ada yang menerima hingga 504 juta rupiah dari pungli yang dilakukannya.

Dewan Pengawas KPK juga mengungkapkan jika keluarga tahanan memiliki andil dalam praktek pungli di rutan KPK tersebut. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Semakin Bagus di Hari Senin Pagi, Kualitas Udara Jakarta Duduki Urutan 70 Besar Dunia

Dilaporkan jika kualitas udara Jakarta di hari Senin pagi semakin membaik dari yang sebelumnya dan menempati peringkat 70 besar dunia.

Wujudkan Ekonomi yang Berkelanjutan, Indonesia Disebut Harus Bangun Pabrik Baterai Berbahan Nikel

Pengamat energi, Iwa Garniwa, menyatakan Indonesia harus membangun pabrik baterai berbahan nikel di dalam negeri.

Bagian dari Nusantara Fair 2024, Otorita IKN Adakan Flash Mob di Area CFD Bundaran HI Jakarta

Hari ini, dilaporkan jika Otorita IKN mengadakan flash mob di area CFD yang berada di sekitaran Bundaran HI, Jakarta.

Tutupi Defisit, Menko Perekonomian Airlangga Harapkan 500 Ribu Ton Beras Impor Masuk Bulan Januari

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pihaknya mengharapkan 500 ribu ton beras impor telah masuk di bulan Januari 2024.

Isu 15 Menteri Mundur Santer Terdengar, Pengamat Sebut Fakta yang Terjadi di Kabinet Jokowi Sebaliknya

Menurut Pengamat Ujang Komarudin, mengenai isu 15 Menteri Jokowi mundur, fakta yang terjadi di Kabinet Indonesia Maju adalah sebaliknya.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;