Lakukan OTT di Sidoarjo, KPK Amankan 10 Orang untuk Pendalaman Lebih Lanjut

Ket. Foto: KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT di Sidoarjo
Ket. Foto: KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT di Sidoarjo Source: (Foto/GMaps/lita ty)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, KPK dilaporkan kembali melakukan operasi senyap atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Sidoarjo.

Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah ASN.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menerangkan jika sekitar 10 orang yang ditangkap KPK masih menjalani pemeriksaan di Sidoarjo yang merupakan tempat OTT.

Baca Juga:
Jadi yang Kesekian, Presiden Jokowi Terima Kunjungan PM Timor Leste di Istana Bogor

Namun, ada juga yang telah berada di gedung KPK di Jakarta.

KPK mengamankan sejumlah orang untuk dilakukan pemeriksaaan intensif untuk pendalaman lebih lanjut mengenai kasus.

“OTT yang dilakukan KPK ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang sebelumnya diterima oleh kami,” katanya.

Baca Juga:
Dilakukan di Wilayah Terdampak Karhutla, Gubernur Jatim Tebar Benih Sejumlah Tanaman Melalui Udara

Sedangkan untuk dugaan tindak pidana yang terjadi, menurut Ali adalah tentang pemotongan pembayaran insentif pajak dan juga retribusi daerah dari Kabupaten Sidoarjo.

Untuk melakukan pemeriksaan, KPK memiliki waktu 1x24 jam dan juga untuk menentukan statusnya.

Sebelumnya, KPK juga mengumumkan survei penilaian integritas (SPI) di tahun 2023.

Baca Juga:
Kasus Pungli Naik ke Tingkat Penyidikan, KPK Telah Tetapkan Sejumlah Tersangka

Menurut Johanis Tanak yang merupakan wakil ketua KPK, disebutkan dalam survei jika Indonesia masih rentan untuk permasalahan korupsi yang memang kerap terjadi di Indonesia.

“Untuk survei ini, indeks integritas nasional yakni 71, sedangkan target untuk indeks integritas nasional adalah 74,” jelasnya.

Untuk kementerian atau lembaga yang memiliki indeks integritas nasional paling tinggi adalah PPATK dengan 85.

Baca Juga:
Jadi yang Pertama Kali, Jokowi Bertemu Presiden Tanzania di Bogor Hari Ini

“Untuk indeks yang paling rendah adalah RRI dengan angka 59,” terangnya.

Johanis memaparkan bahwa untuk pemerintah daerah yang mempunyai indeks integritas nasional paling tinggi adalah Kabupaten Gianyar dan yang paling rendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.

“Untuk itu, Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor yang ada,” tandasnya.

Baca Juga:
Ketinggian Letusan Capai 4576 Meter di Atas Permukaan Laut, Gunung Semeru Kembali Erupsi Pagi Tadi

Diketahui jika saat ini, KPK sedang menyelidiki beberapa kasus, seperti kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo yang merupakan mantan Menteri Pertanian.

Kemarin, KPK juga telah menjadwalkan untuk pemanggilan terhadap Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, sebagai saksi untuk kasus Syahrul Yasin Limpo. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Tanggapi Rencana Mundur Menkopolhukam, Menko Perekonomian Airlangga Sebut Jabatan Menteri Prerogatif Presiden

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya tentang rencana pengunduran diri dari Menkopolhukam Mahfud MD.

Telah Berlangsung Selama 10 Tahun, Program Presiden Jokowi Diharapkan Terjaga Stabilitasnya Meski Tidak Lagi Menjabat

Anggawira yang merupakaan Sekretaris BPP HIPMI mengharapkan program Presiden Jokowi terjaga stabilitasnya meski tidak lagi menjabat.

Tanggapi Keterlibatan Sejumlah Menteri Sebagai Tim Sukses, Presiden Jokowi Singgung Hak Demokrasi dan Politik

Menanggapi keterlibatan beberapa Menteri sebagai tim sukses, Presiden Jokowi menyinggung tentang hak demokrasi dan politik.

Serahkan Pesawat Super Hercules Secara Simbolis, Presiden Jokowi Sebut Rencana Menkopolhukam Mundur Adalah Haknya

Presiden Jokowi menyatakan jika rencana Menkopolhukam mengundurkan diri merupakan haknya dan dia menghargainya.

Berlanjut hingga 2024, Kartu Prakerja Disebut Buat Persentase Masyarakat untuk Bekerja dan Berwirausaha Meningkat

Menurut laporan, program Kartu Prakerja disebutkan membuat persentase masyarakat untuk bekerja dan berwirausaha meningkat dari sebelumnya.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;