Lakukan OTT di Sidoarjo, KPK Amankan 10 Orang untuk Pendalaman Lebih Lanjut

Ket. Foto: KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT di Sidoarjo
Ket. Foto: KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT di Sidoarjo Source: (Foto/GMaps/lita ty)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, KPK dilaporkan kembali melakukan operasi senyap atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Sidoarjo.

Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah ASN.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menerangkan jika sekitar 10 orang yang ditangkap KPK masih menjalani pemeriksaan di Sidoarjo yang merupakan tempat OTT.

Baca Juga:
Jadi yang Kesekian, Presiden Jokowi Terima Kunjungan PM Timor Leste di Istana Bogor

Namun, ada juga yang telah berada di gedung KPK di Jakarta.

KPK mengamankan sejumlah orang untuk dilakukan pemeriksaaan intensif untuk pendalaman lebih lanjut mengenai kasus.

“OTT yang dilakukan KPK ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang sebelumnya diterima oleh kami,” katanya.

Baca Juga:
Dilakukan di Wilayah Terdampak Karhutla, Gubernur Jatim Tebar Benih Sejumlah Tanaman Melalui Udara

Sedangkan untuk dugaan tindak pidana yang terjadi, menurut Ali adalah tentang pemotongan pembayaran insentif pajak dan juga retribusi daerah dari Kabupaten Sidoarjo.

Untuk melakukan pemeriksaan, KPK memiliki waktu 1x24 jam dan juga untuk menentukan statusnya.

Sebelumnya, KPK juga mengumumkan survei penilaian integritas (SPI) di tahun 2023.

Baca Juga:
Kasus Pungli Naik ke Tingkat Penyidikan, KPK Telah Tetapkan Sejumlah Tersangka

Menurut Johanis Tanak yang merupakan wakil ketua KPK, disebutkan dalam survei jika Indonesia masih rentan untuk permasalahan korupsi yang memang kerap terjadi di Indonesia.

“Untuk survei ini, indeks integritas nasional yakni 71, sedangkan target untuk indeks integritas nasional adalah 74,” jelasnya.

Untuk kementerian atau lembaga yang memiliki indeks integritas nasional paling tinggi adalah PPATK dengan 85.

Baca Juga:
Jadi yang Pertama Kali, Jokowi Bertemu Presiden Tanzania di Bogor Hari Ini

“Untuk indeks yang paling rendah adalah RRI dengan angka 59,” terangnya.

Johanis memaparkan bahwa untuk pemerintah daerah yang mempunyai indeks integritas nasional paling tinggi adalah Kabupaten Gianyar dan yang paling rendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.

“Untuk itu, Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor yang ada,” tandasnya.

Baca Juga:
Ketinggian Letusan Capai 4576 Meter di Atas Permukaan Laut, Gunung Semeru Kembali Erupsi Pagi Tadi

Diketahui jika saat ini, KPK sedang menyelidiki beberapa kasus, seperti kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo yang merupakan mantan Menteri Pertanian.

Kemarin, KPK juga telah menjadwalkan untuk pemanggilan terhadap Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, sebagai saksi untuk kasus Syahrul Yasin Limpo. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Tanggapi Rencana Mundur Menkopolhukam, Menko Perekonomian Airlangga Sebut Jabatan Menteri Prerogatif Presiden

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya tentang rencana pengunduran diri dari Menkopolhukam Mahfud MD.

Telah Berlangsung Selama 10 Tahun, Program Presiden Jokowi Diharapkan Terjaga Stabilitasnya Meski Tidak Lagi Menjabat

Anggawira yang merupakaan Sekretaris BPP HIPMI mengharapkan program Presiden Jokowi terjaga stabilitasnya meski tidak lagi menjabat.

Tanggapi Keterlibatan Sejumlah Menteri Sebagai Tim Sukses, Presiden Jokowi Singgung Hak Demokrasi dan Politik

Menanggapi keterlibatan beberapa Menteri sebagai tim sukses, Presiden Jokowi menyinggung tentang hak demokrasi dan politik.

Serahkan Pesawat Super Hercules Secara Simbolis, Presiden Jokowi Sebut Rencana Menkopolhukam Mundur Adalah Haknya

Presiden Jokowi menyatakan jika rencana Menkopolhukam mengundurkan diri merupakan haknya dan dia menghargainya.

Berlanjut hingga 2024, Kartu Prakerja Disebut Buat Persentase Masyarakat untuk Bekerja dan Berwirausaha Meningkat

Menurut laporan, program Kartu Prakerja disebutkan membuat persentase masyarakat untuk bekerja dan berwirausaha meningkat dari sebelumnya.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;