Nasional, gemasulawesi – Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan jika bantuan sosial merupakan kebiasaan dari Presiden Jokowi yang biasanya dilakukan setiap awal tahun.
Hal tersebut dikatakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, untuk menepis tuduhan dari sejumlah pihak yang menyatakan jika bantuan sosial dipolitisasi oleh Presiden Jokowi.
“Presiden Jokowi biasanya selalu mengawali tahun anggaran dengan membuat rencana berbagai macam bantuan yang akan diperuntukkan untuk masyarakat,” ujarnya.
Menko PMK menerangkan jika dalam melakukan pembagian bantuan sosial atau bansos, Kepala Negara akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan penyaluran bansos.
“Misalnya mengecek apakah ada kekurangan di bagian mana dan yang lainnya, serta memang itu telah dilakukan sejak dahulu,” katanya.
Diketahui jika Presiden Jokowi juga pernah membagikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP langsung.
“Presiden Jokowi membagikan langsung KIP tersebut untuk memastikan KIP telah siap untuk disampaikan oleh para penerimanya yang memang berhak,” terangnya.
Di sisi lain, sebelumnya, di awal bulan lalu, Istana telah menekankan jika penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak memiliki keterkaitan dengan pemilu yang akan dilakukan minggu depan.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memerangkan jika bantuan sosial adalah program afirmasi untuk masyarakat yang menggunakan dana yang bersumber dari APBN.
Baca Juga:
Bahas Sejumlah Hal, Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan dengan Menlu Malaysia
“Bansos juga telah melalui persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah,” ucapnya.
Terkait permintaan yang disampaikan sejumlah pihak yang menginginkan penundaan penyaluran bantuan sosial selama masa pemilu, Ari mengungkapka itu tidak tepat untuk dilakukan.
“Karena masyarakat miskin sebagai penerima bansos sedang menghadapai kesulitan karena bahan-bahan pokok yang harganya meningkat,” jelasnya.
Baca Juga:
Berkaitan dengan RUU DKJ, Puan Maharani Sebut DPR Telah Terima Surat Presiden
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebutkan jika pemberian bansos juga melibatkan Kementerian Sosial.
Hal itu dikatakan untuk membantah jika anggapan bantuan sosial yang dipolitisasi karena tidak melibatkan Kemensos.
Dida Gardera yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian mengatakan jika data penerima bantuan sosial berasal dari Kemensos yang kemudian diolah. (*/Mey)
