Terkait Komunikasi dengan Pihak Taliban, Menlu Sebut Indonesia Dukung Penetapan Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan

Ket. Foto: Menteri Luar Negeri Indonesia Menyatakan Jika Indonesia Mendukung Penetapan Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan
Ket. Foto: Menteri Luar Negeri Indonesia Menyatakan Jika Indonesia Mendukung Penetapan Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan Source: (Foto/X/@Menlu_RI)

Nasional, gemasulawesi – Seusai menghadiri pertemuan terkait Afghanista yang dipimpin oleh PBB di Doha, Qatar, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menegaskan jika Indonesia mendukung penetapan utusan khusus PBB untuk Afghanistan.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menerangkan jika PBB juga perlu untuk memastikan utusan khusus ini nantinya dapat menjalankan tugasnya di tengah penolakan yang ditunjukkan Taliban.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyebutkan jika hal tersebut merupakan tantangan yang terbesar mengingat Taliban yang tidak dapat menerima utusan khusus PBB untuk Afghanistan tersebut.

Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi Kementan, Tim Jaksa KPK Akan Buka Perbuatan Pidana Syahrul Yasin Limpo di Persidangan

“Intinya adalah jangan sampai utusan khusus ini dibentuk, namun, pada akhirnya dia tidak dapat bekerja,” katanya.

Diketahui jika sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada akhir tahun 2023 meminta Sekjen PBB untuk menetapkan utusan khusus PBB untuk Afghanistan.

Disebutkan jika utusan khusus ini nantinya diharapkan dapat membantu komunikasi dengan Taliban, terutama yang berkaitan dengan isu gender dan juga HAM atau hak asasi manusia.

Baca Juga:
Banjir Demak, Warga yang Bertahan di Posko Pengungsian Kini Cari Ikan untuk Dimakan

Menurut laporan, Taliban dikabarkan menolak utusan khusus untuk Afghanistan tersebut mengingat telah ada UN Assistance Mission to Afghanistan yang tujuannya membantu rakyat Afghanistan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan terpisah, Sekjen PBB, Antonio Guterres, menyampaikan jika PBB ingin melakukan konsultasi dengan Taliban mengenai utusan khusus tersebut.

Setelah pertemuan yang sama, Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan jika pihaknya memerlukan konsultasi yang jelas dengan pihak Taliban untuk mengklarifikasi peran dari utusan khusus yang dimaksud.

Baca Juga:
Ingatkan Kualitas Putusan Hal Terpenting, Presiden Jokowi Apresiasi MA yang Telah Memutus 99,47 Persen Perkara Sepanjang Tahun 2023

“Itu juga termasuk siapa yang dapat menjadi utusan khusus,” terangnya.

Guterres nenuturkan jika konsultasi tersebut dilakukan agar ide ini dapat diterima dari sudut pandang pihak Taliban.

“Saya rasa ini nantinya akan memberikan keuntungan untuk pihak Taliban, maka dari itu, konsultasi ini masuk akal,” tandasnya.

Baca Juga:
Jelang Ramadhan dan Lebaran, Menko Airlangga Sebut Pemerintah Terus Jaga Ketersediaan Sembako

Dilaporkan jika Taliban menolak untuk menghadiri pertemuan di Doha, Qatar.

Menlu Retno Marsudi mengungkapkan jika Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Diketahui jika pertemuan itu melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu-isu Afghanistan. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Surya Paloh dan Jokowi Bertemu, Pengamat Politik Nilai Sinyal Kuat Nasdem Gabung Koalisi Indonesia Maju

Pengamat politik menyebutkan jika pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh adalah sinyal kuat Nasdem bergabung Koalisi Indonesia Maju.

Sebut Kemenangan Prabowo dan Gibran demi Masa Depan Indonesia, Pemerintah Cina Ucapkan Selamat untuk Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Lancar

Pemerintah Cina mengucapkan selamat untuk Indonesia untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang sukses dan lancar.

Membutuhkan Proses Pengiriman, Aprindo Sebut Pasokan Beras Masih Belum Merata di Ritel

Menurut Aprindo baru-baru ini, pasokan beras hingga sekarang masih belum merata di ritel-ritel yang berada di seluruh Indonesia.

Pemilu Tahun 2024, TKN Prabowo dan Gibran Sebut Program Unggulan Makan Siang Gratis Akan Didahulukan

TKN Prabowo-Gibran menyebutkan jika program unggulan berupa makan siang gratis akan didahulukan jika Prabowo dan Gibran selesai dilantik.

Sejumlah Petugas Penyelenggara Pemilu 2024 Dilaporkan Meninggal, Mendagri Himbau Kepala Daerah Berikan Perhatian dan Bantuan

Mendagri menghimbau untuk para kepala daerah memberikan bantuan dan perhatiannya pada para petugas penyelenggaraan pemilu 2024.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;