Agar Terhindar dari Kepadatan Lalu Lintas, Masyarakat Dihimbau Tidak Melakukan Perjalanan Mudik dan Balik Bersamaan saat Puncak Arus

Ket. Foto: Masyarakat Dihimbau untuk Tidak Melakukan Perjalanan Mudik dan Balik Bersamaan saat Puncak Arus Terjadi
Ket. Foto: Masyarakat Dihimbau untuk Tidak Melakukan Perjalanan Mudik dan Balik Bersamaan saat Puncak Arus Terjadi Source: (Foto/Pixabay/@pixaoppa)

Nasional, gemasulawesi – Direktur Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, mengungkapkan agar terhindar dari kepadatan arus mudik dan arus balik di saat libur Idul Fitri tahun 2024, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan mudik dan balik saat puncak arus secara bersamaan.

Diketahui jika himbauan tersebut disampaikan oleh Ahmad Yani saat rapat koordinasi atau rakor lintas sektor kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik dan balik Idul Fitri 2024 yang diadakan oleh Korlantas Polri di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani menerangkan meskipun pihaknya tiak memiliki kewenangan untuk mengatur jadwal cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pihaknya menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak mudik di tanggal yang sama.

Baca Juga:
Hadiri Perayaan Hari Jadi HMI, Menteri Perdagangan Sebut Indonesia Telah Peroleh Bekal Prestasi yang Mengesankan di Mata Dunia

“Masyarakat dihimbau untuk tidak pulang bersamaan karena tol tidak akan mampu untuk semuanya sekaligus,” ujarnya.

Dia menambahkan jika Kementerian Perhubungan tidak dapat mengatur, namun, hanya dapat melakukan sosialisasi.

“Karena ada cuti nasional, jadwal untuk berangkat dapat diatur, agar tidak berangkat bersamaan, seperti misalnya pada H-2,” katanya.

Baca Juga:
Tingkatkan Hubungan Polri dan Kementerian, Menteri ATR Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Kapolri

Ahmad Yani menyampaikan jika Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 136,7 juta pergerakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik, serta berwisata di Idul Fitri tahun 2024.

“Ini meningkat sekitar 5 hingga 6% dari tahun 2023 yang mencapai sekitar 123 juta kendaraan,” paparnya.

Menurut Ahmad Yani, dari jumlah yang disampaikan, Kementerian Perhubungan memperkirakan jika mayoritas pemudik akan bergerak ke daerah Provinsi Jawa Tengah sekitar 36%, serta sekitar 19% ke wilayah Jawa Timur.

Baca Juga:
Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan dengan PM Selandia Baru

“Sekitar 16% lainnya akan bergerak ke arah Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Dalam rakor tersebut, Polri menegaskan jika pihak mereka bersama dengan instansi pemangku kepentingan lainnya setuju untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Disebutkan jika itu termasuk dengan sistem 1 arah, ganjil genap, contraflow, serta penundaan perjalanan di pelabuhan, yang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi kemacetan yang kerap terjadi. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Pemkot Tangerang Minta Tempat Ini Tutup Jelang Bulan Ramadhan

Jelang bulan Ramadhan, Pemkot Tangerang minta fasilitas hiburan ditutup. Pemerintah juga memberikan jam operasional untuk pelaku usaha.

Ramai Masalah Beras Mahal, Jokowi Minta Masyarakat Cek Harga di Pasar

Ramai isu kenaikan harga beras, Jokowi minta masyarakat cek harga pasar. Jokowi jelaskan perbedaan harga beras jelang Ramadhan.

Serikat Guru Tolak Dana BOSP Dipakai Untuk Program Ini

Program makan siang gratis menggunakan dana BOSP mendapat penolakan. FSGI sebut aspek lain lebih butuh dana tersebut.

Tertuang dalam Perpres, Presiden Jokowi Telah Secara Resmi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KLHK

Presiden Jokowi telah secara resmi menaikkan tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait Kesejahteraan Masyarakat, Kemenko PMK Sebut Perlindungan Sosial Jadi Salah Satu Skema Pemerintah untuk Meningkatkannya

Kemenko PMK menerangkan perlindungan sosial menjadi salah satu skema dari pemerintah RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkini

wave

Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum

Dugaan permainan dalam penerbitan barcode solar untuk petani di Parigi moutong, disebut menjadi ladang cuan oknum pejabat.

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.


See All
; ;