Upaya Perluasan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri, Menaker Tegaskan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tetap Menjadi Prioritas Utama

Ket. Foto: Menaker Menegaskan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI Tetap Menjadi Prioritas Utama
Ket. Foto: Menaker Menegaskan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI Tetap Menjadi Prioritas Utama Source: (Foto/Instagram/@idafauziyahnu)

Nasional, gemasulawesi – Dalam keterangan tertulisnya hari ini, Minggu, tanggal 31 Maret 2024, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyatakan jika sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI tetap menjadi prioritas yang utama.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah, hal tersebut dalam perlindungan PMI tersebut dalam upaya perluasan kesempatan kerja ke luar negeri.

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah menyatakan pihaknya memfokuskan perhatian pada proses monitoring implementasi skema SPSK atau Sistem Penempatan Satu Kanal.

Baca Juga:
Mudik Idul Fitri 2024, Tol Cipali Berencana Akan Memberlakukan Sistem Contra Flow Mulai KM 147 hingga 169

“Dengan adanya model penempatan tersebut, masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui perusahaan penempatan di Arab Saudi atau syarikah,” terangnya.

Dia menambahkan jika hal tersebut tidak boleh dilakukan melalui perseorangan.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan jika dalam konteks itu, menteri memiliki komitmen untuk memastikan skema SPSK dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Juga:
Waspada di Kerumunan, IDI Peringatkan Covid 19 dan Flu Singapura Ancam Kesehatan Masyarakat saat Mudik

“Ini untuk melindungi hak dan juga kepentingan para PMI,” katanya.

Sebelumnya, diketahui jika Menaker menemui para Pekerja Migran Indonesia atau PMI dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin, tanggal 30 Maret 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan untuk para PMI.

Baca Juga:
Untuk Mengantisipasi Lonjakan Penumpang pada Arus Mudik Idul Fitri 2024, Sejumlah Bandara Akan Beroperasi 24 Jam

Pertemuan tersebut berlangsung di penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI yang berada di Jeddah, Arab Saudi.

Sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, Menaker juga sempat bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBPP untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, dalam rangka kunjungan kerjanya ke Arab Saudi.

Dilaporkan jika pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas mengenai ketenagakerjaan PMI di Arab Saudi.

Baca Juga:
Terkait Pembangunan IKN, Perusahaan Asal Jepang Dilaporkan Telah Bersedia Ikut Ambil Bagian

Kepada Duta Besar Republik Indonesia LBPP untuk Arab Saudi, Ida Fauziyah, menyampaikan sejumlah persoalan terkait dengan ketenagakerjaan, khususnya untuk penempatan juga perlindungan para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

Menaker juga menyampaikan apresiasinya untuk KBRI Arab Saudi untuk kerja sama yang dibangun di bidang ketenagakerjaan. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Telah Lakukan Komunikasi, Wamenag Ungkap Pemerintah Siapkan Lokasi Alternatif untuk Salat Idul Fitri di Wilayah Terdampak Bencana

Wamenag menyampaikan jika pemerintah menyiapkan lokasi alternatif di untuk Salat Idul Fitri sejumlah wilayah yang terdampak bencana.

Sebut Pemerintah Berikan Dukungan Penuh kepada KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, Mendagri Nyatakan Bukan Intervensi

Mendagri menyebutkan jika dukungan yang diberikan pemerintah ke KPU pada saat Pemilu tahun 2024 bukan intervensi.

Agar Mudik Lebaran 2024 Aman dan Lancar, BMKG Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk Mengantisipasi Terjadinya Banjir

BMKG menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir pada saat mudik Lebaran tahun 2024.

Sebelumnya Dilakukan oleh Singapura, Menhub Sebut Pengaturan Ruang Udara di Wilayah Kepri dan Natuna Kini Resmi Diatur Indonesia

Menteri Perhubungan menyampaikan pengaturan udara di wilayah Natunan dan juga Kepulauan Riau kini resmi diatur oleh Indonesia.

Terkait Bonus Demografi, Menkes Ingatkan Negara Dapat Terjebak di Kelas Menengah Jika Gagal Memanfaatkan

Menkes, Budi Gunadi Sadikin, mengingatkan jika negara dapat terjebak di negara kelas menengah jika gagal memanfaatkan bonus demografi.

Berita Terkini

wave

Maut Mengintai di Buranga: Mengapa Tambang Ilegal di Depan Mata Polres Parigi Moutong Seolah Tak Tersentuh?

Bahaya di PETI Buranga berpotensi sama dengan Tambang ilegal yang berada di gunung Nasalena. Ancaman maut reruntuhan material mengintai.

Maut di Lubang Emas Lobu: Menagih Tanggung Jawab Pengelola PETI atas Tewasnya Penambang

Emas berdarah Parigi moutong kembali telan korban jiwa, kali ini PETI berlokasi di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang kena giliran.

Lawan Pembungkaman, KKJ Sulteng Kecam Intervensi Satgas BSH Terhadap Kemerdekaan Pers

Keberadaan Satgas BSH Dinilai hanya akan menjadi "tameng politik" yang berpotensi mengkriminalisasi pekerja jurnalis di Sulteng.

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.


See All
; ;