Terkait Penerapan SLFF di Tol, Menteri PUPR Sebut Dapat Dilakukan Sebelum Bulan Oktober Sesuai dengan Jadwal yang Telah Ditetapkan

Ket. Foto: Menteri PUPR Menyatakan Penerapan SLFF di Tol Dapat Dilakukan Sebelum Bulan Oktober
Ket. Foto: Menteri PUPR Menyatakan Penerapan SLFF di Tol Dapat Dilakukan Sebelum Bulan Oktober Source: (Foto/Instagram/@kemenpupr)

Nasional, gemasulawesi – Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan jika penerapan SLFF atau Single Lane Free Flow di tol dapat dilakukan sebelum bulan Oktober sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam keterangannya kemarin, 26 April 2024, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan jika jadwal penerapan SLFF di tol hingga kini masih tetap, yakni sesuai kesepakatan dilakukan sebelum bulan Oktober.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan jika Kementerian PUPR telah mengirimkan 4 delegasi untuk menyepakatinya langsung dengan pemerintah Hongaria.

Baca Juga:
Benarkan Bukan Sistem yang Sempurna, Mahfud MD Sebut Penerapan Demokrasi Harus Diimbangi dengan Kedaulatan Hukum

Menurut Basuki, 4 delegasi tersebut telah sepakat langsung dengan pemerintah Hongaria dan bukan dengan Roatex-nya.

“Selain itu, untuk penerapan SLFF ini, nantinya juga akan melibatkan BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol,” paparnya.

Dia menegaskan jika hal tersebut dilakukan karena pihaknya tidak mungkin untuk bergerak sendiri.

Baca Juga:
Heboh Dugaan Rafael Alun Lakukan Korupsi Besar-Besaran Hingga Rp3.000 Triliun dan Dananya Mengalir ke 25 Artis di Tanah Air, Begini Faktanya

“Sehingga BUJT telah sepakat untuk terlibat terkait SLFF,” ungkapnya.

Diketahui jika SLFF merupakan sistem pembayaran tanpa henti dalam setiap lajur transaksi, serta adalah tahapan yang menuju ke MLFF atau Multi Lane Free Flow yang direncanakan akan diterapkan di semua jalan tol yang ada di Indonesia.

Sistem MLFF disebutkan menggunakan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System.

Baca Juga:
Mengenai Veto AS terhadap Rancangan Resolusi DK PBB, Menlu RI Tegaskan Indonesia Akan Terus Berupaya Mendukung Palestina

Selain itu, sistem MLFF juga melakukan transaksinya melalui aplikasi Cantas yang diintegrasikan dengan data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh pihak Korlantas Polri atau data ERI (Electronic Registration and Identification).

Penerapan sistem MLFF ini bertujuan untuk meningkatkan layanan jalan tol untuk masyarakat Indonesia.

Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi delay saat berada di jalan tol dan juga dapat menurunkan waktu tempuh dalam perjalanan.

Baca Juga:
Bahas Agenda Pertemuan dengan Perdana Menteri, Presiden Jokowi Menerima Kunjungan Kehormatan dari Menlu Singapura Hari Ini

Selain itu, MLFF juga memungkinkan untuk dilakukannya konsep fair pricing atau pembebanan tarif sesuai dengan jalan yang ditempuh.

Nantinya, pengguna jalan harus mendownload satu software untuk selanjutnya melakukan register dan juga deposit yang dapat digunakan nantinya.

Disebutkan juga jika sejumlah kedisplinan diperlukan dalam penerapan MLFF ini, yakni kedisplinan dari segi penggunaan sistem dengan menggunakan GPS. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Waduh! Ternyata 1 Juta Masyarakat Lebih Suka Berobat Ke Luar Negeri, Presiden Jokowi Sebut Indonesia Kehilangan Rp180 Triliun Per Tahun

Presiden Jokowi mengungkap kekecewaannya karena masyarakat Indonesia lebih suka berobat ke luar negeri, akibatnya negara kehilangan Rp180 T.

Berpesan untuk Berani Memikirkan Berbagai Solusi, Mensos Ungkap Masalah Sosial Ikut Berkembang Seiring dengan Kemajuan Teknologi

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyampaikan masalah sosial ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang ada.

Berantas Peredaran, Menkominfo Tegaskan Akan Terus Mempersempit Ruang Gerak Pelaku Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan pihaknya akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi online.

Menjadi Pertama Kalinya, Whoosh Dikabarkan Mengangkut 222309 Penumpang Selama Periode Libur Idul Fitri

Kereta cepat Whoosh dikabarkan mengangkut sekitar 222.309 penumpang selama periode libur Idul Fitri tahun ini.

Konsep Pembangunan Menyatu dengan Alam, Menparekraf Sebut Ada 400 Hektare Lahan di Parapuar Labuan Bajo yang Dapat Menjadi Tempat Investasi

Menparekraf menyebutkan bahwa terdapat 400 hektare lahan di Parapuar, Labuan Bajo, yang dapat menjadi tempat investasi.

Berita Terkini

wave

Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum

Dugaan permainan dalam penerbitan barcode solar untuk petani di Parigi moutong, disebut menjadi ladang cuan oknum pejabat.

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.


See All
; ;