Nasional, gemasulawesi – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta agar Inggris bersikap adil terhadap usulan UU Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan.
Hal tersebut, menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, disebabkan akan menimbulkan dampak untuk perdagangan produk-produk unggulan Indonesia, seperti halnya kelapa sawit.
Laporan menyatakan jika pernyataan itu disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat bertemu dengan Richard Henry Ronald, yang merupakan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris, di London, Inggris.
Dalam keterangannya di Jakarta kemarin, 1 Mei 2024, Airlangga menegaskan jika Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal perlakuan nasional dan cakupan produk.
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menyampaikan jika negara-negara berkembang mempunyai hak untuk membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, disebutkan Airlangga Hartarto, Pemerintah Inggris diharapkan perlu untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi dan juga konsistensi dengan regulasi perdagangan multilateral dan peraturan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Richard menyampaikan Pemerintah Inggris akan melakukan pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan uji tuntas produk yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan standar dan juga sertifikasi yang telah berlaku di negara mitra.
“Seperti misalnya, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System dan RSPO atau Roundtable Sustainable of Palm Oil,” katanya.
Richard juga mengungkapkan jika Pemerintah Inggris menaruh perhatian kepada kehidupan para petani kecil yang selama ini bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Menteri Richard juga menyatakan dalam penerapan aturan, Inggris berbeda dengan Uni Eropa dan ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak menimbulkan risiko untuk kelestarian hutan.
Dalam pertemuan itu, Airlangga Hartarto juga menerangkan mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca dengan melakukan sejumlah langkah, seperti penanaman mangrove.
Diketahui jika di akhir pertemuan tersebut, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Richard setuju untuk terus melanjutkan dialog FACT atau Forest, Agriculture and Commodity Trade. (*/Mey)
