Berita nasional, gemasulawesi– Pengajuan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau RUU HKPD, dilakukan sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
“Kami lakukan pengajuan RUU HKPD, merupakan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, Senin 28 Juni 2021.
Terdapat empat tujuan dari RUU HKPD itu, pertama adalah meminimalkan ketimpangan ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal.
Diupayakan dengan beberapa langkah, seperti reformasi dana alokasi umum atau DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi, dana alokasi khusus atau DAK yang fokus untuk prioritas nasional, perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati. Serta sinergi sumber pendanaan lintas pendanaan.
“Kalau nasional rata-rata-nya x maka antar daerah harusnya lebih dekat atau lebih jenjang antar provinsi, kabupaten, kota dan nasional itu, tidak menganga lebar,” ujarnya.
Juga secara horisontal antar kabupaten, antar kota, antar provinsi, kata dia, kesejahteraan masyarakatnya sama.
Kemudian tujuan kedua, yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah. Hal itu dilakukan dengan pengelolaan transfer ke daerah atau TKD berbasis kinerja. TKD itu, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pengeboman Ikan di Bangkep, Sulawesi Tengah
Harmonisasi belanja pusat dan daerah, merupakan tujuan ketiga. Desain transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, harus dapat berfungsi sebagai counter cyclical policy.
Hal itu diperlukan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah perlu dilakukan.
Pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu dilakukan dengan berjalan fleksibel.
Perlu refocusing APBD dalam kondisi tertentu, seperti untuk merespons dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, tujuan keempat adalah menguatkan sistem perpajakan daerah dengan mendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Juga mengurangi retribusi atau pungutan Pemda yang bersifat layanan wajib. Serta dapat memperoleh sumber pajak baru atau pergeseran sebagian objek PPN.
Namun, Menkeu menekankan keputusan yang diambil dalam RUU HKPD tetap menghormati keputusan daerah dalam menggunakan APBD mereka. Adapun beleid tersebut terdiri dari 187 pasal dan 12 bab.
Dia berharap RUU itu dapat segera lanjut dibahas melalui rapat panitia kerja dalam Komisi XI DPR pekan depan. (***)
Baca juga: Anleg Tanjung Barat Jadi Tersangka Kasus Pencurian Kelapa Sawit
