Optimis Dimanfaatkan Secara Optimal, Prabowo Menilai Modal Utama Memindahkan dan Membangun IKN Harus dari Sumber Daya dalam Negeri

Ket. Foto: Prabowo Menilai Modal Utama Memindahkan dan Membangun IKN Harus dari Sumber Daya dalam Negeri
Ket. Foto: Prabowo Menilai Modal Utama Memindahkan dan Membangun IKN Harus dari Sumber Daya dalam Negeri Source: (Foto/Instagram/@prabowo)

Nasional, gemasulawesi – Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menilai bahwa modal utama untuk memindahkan dan juga membangun ibu kota dari Jakarta ke IKN harus berasal dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Prabowo Subianto juga menyatakan optimismenya jika sumber daya dalam negeri tersebut dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membangun IKN menjadi ibu kota Indonesia.

Menurut Prabowo Subianto, nantinya para investor asing akan menanamkan modalnya untuk proyek IKN.

Baca Juga:
Termasuk yang Menyalahgunakan Izin Investor, Luhut Melarang WNA yang Bermasalah Masuk ke Wilayah Indonesia

Dia mengatakan pihaknya sangat percaya diri dan meyakini jika pembangunan IKN adalah proyek yang politis.

Diketahui jika pemerintah RI di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dalam proses membangun IKN menjadi ibu kota negara untuk menggantikan Jakarta.

Prabowo juga menyampaikan secara terbuka jika proyek IKN akan dilanjutkan olehnya.

Baca Juga:
Ingatkan Pentingnya Trilogi Tugas, Kemenag Tegaskan PPIH Harus Mampu Memfasilitasi Jemaah agar Dapat Menuntaskan Ibadah Haji

Dia juga menyatakan dukungan dan komitmennya untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN dari Jakarta.

Dalam keterangannya kemarin, 15 Mei 2024, Prabowo menerangkan Jakarta bukan ibu kota negara yang ideal untuk Indonesia.

“Hal ini dikarenakan wilayahnya yang telah padat penduduk dan juga daya dukung alamnya yang tidak lagi memadai,” katanya.

Baca Juga:
Viral Sejumlah Aduan Masyarakat di Media Sosial Soal Kinerja Bea Cukai, Presiden Jokowi Siap Turun Gunung, Segera Gelar Rapat Khusus

Dia juga sempat menyinggung masalah naiknya tinggi dari permukaan air laut yang memberikan dampak di bagian utara Jakarta.

Dia menyebutkan tinggi permukaan air laut naik sekitar 5 hingga 10 centimeter setiap tahunnya sehingga harus dibuat tanggul raksasa.

“Namun, memindahkan ibu kota ini juga menjadi salah satu cara untuk membawa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta dan ke luar Jawa,” terangnya.

Baca Juga:
Terima Kunjungan Menteri Inggris, Menkominfo Nyatakan Antusiasme untuk Terlibat dalam Diskusi Peluang Kerja Sama di Bidang Digital

Dia melanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan, ibu kota Indonesia telah ada di lokasi yang aman dari ancaman yang dikhawatirkan tersebut.

Prabowo juga sempat menjelaskan strategi dari pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan IKN.

Dia mengatakan biaya pembangunan IKN diprediksi mencapai 35 miliar dolar AS, namun untuk sekitar 25 hingga 30 tahun.

Baca Juga:
Seiring Terjadinya Peristiwa Istiwa Azam, Kemenag Imbau Masyarakat untuk Mengecek Arah Kiblat pada Tanggal 27 dan 28 Mei 2024

“Artinya, beban biaya per tahunnya adalah sekitar 1 miliar dolar AS dan perekonomian Indonesia dengan anggarannya dapat membayar semua itu,” tandasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Menjawab Sejumlah Tantangan Zaman, Waka MPR Lestari Moerdijat Meminta Pelaku UMKM Meningkatkan Kualitas dan Keterampilan SDM

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, meminta pelaku UMKM meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia.

Digelar di Istana Negara, Presiden Jokowi Akan Mengambil Sumpah Jabatan Wakil Ketua MA dan Anggota LPSK Hari Ini

Presiden Jokowi akan mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua MA dan anggota LPSK hari ini di Istana Negara, Jakarta.

Antisipasi Lonjakan Penumpang saat Libur Panjang Waisak, KAI Operasikan 4 Kereta Api Tambahan Mulai Pertengahan hingga Akhir Mei

KAI mengoperasikan 4 kereta api tambahan mulai pertengahan hingga akhir bulan Mei untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Program PTSL, AHY Ungkap Sekitar 112 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar dan Terpetakan di Seluruh Penjuru Indonesia

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan sekitar 112 juta bidang tanah telah terdaftar dan juga terpetakan di seluruh penjuru Indonesia.

Khususnya Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan, Wapres Meminta Pengelolaan Dana Sosial Syariah Harus Terus Dipacu

Wakil Presiden meminta pengelolaan dana sosial syariah harus terus dipacu agar semakin berdampak untuk sejumlah sektor.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;