Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng tunggu edaran perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat.
“Kami secara resmi belum menerima surat edaran itu,” ungkap Kabag Humas, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat daerah provinsi (Setdaprov) Sulteng, Adiman, di Kota Palu, Rabu 21 Juli 2021.
Ia mengatakan, pihaknya akan langsung membuatkan edaran perpanjangan PPKM kepada Bupati dan Walikota di Provinsi Sulteng setelah menerima surat resmi.
Baca juga: Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat
Hal itu untuk meneruskan informasi dan kebijakan dalam edaran perpanjangan PPKM darurat.
Ia menyebut PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli mendatang.
Pemerintah pusat resmi mengeluarkan pengumuman terkait PPKM Darurat dengan sejumlah catatan.
Perpanjangan PPKM darurat itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui akun Youtube Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa malam 20 Juli 2021.
Rencananya, secara bertahap pemerintah akan membuka pembatasan pada 26 Juli mendatang.
“Jika tren penurunan terus terjadi, pemerintah akan membuka pembatasan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, pembukaan bertahap antara lain pasar tradisional boleh dibuka hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.
Kemudian PKL, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, bengkel, dan usaha kecil lain diizinkan buka dengan prokes ketat sampai pukul 21.00 WIB.
Untuk warung makan atau PKL yang berada di ruang terbuka hanya diizinkan hingga pukul 21.00 WIB.
“Maksimum waktu makan untuk tiap pengunjung 30 menit,” ungkap Jokowi.
Baca juga: Kota Palu Sosialisasi Prokes PPKM di Sejumlah Warkop
PPKM mikro ketat di Sulteng
Diketahui, Provinsi Sulteng masuk daftar 43 kota di luar Jawa-Bali dengan PPKM mikro ketat.
Pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM Mikro mulai 6 sampai 20 juli terkait di luar Pulau Jawa dan Bali. Perpanjangan ini selaras dengan PPKM Darurat Jawa-Bali.
PPKM Mikro ketat di kabupaten/kota luar pulau Jawa-Bali diperketat, khususnya untuk 43 kota masuk level empat kondisi kasus covid 19.
Aturan PPKM mikro ketat diberlakukan sejalan dengan aturan PPKM Darurat Jawa-Bali.
Ia menyebutkan 43 kabupaten/kota masuk level empat dan harus memberlakukan pengetatan PPKM Mikro ketat.
Baca juga: Program JKN – KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali
Laporan: Rafiq
