Kota Palu Sosialisasi Prokes PPKM di Sejumlah Warkop

<p>Foto: Sosialisasi PPKM Mikro di Kota Palu.</p>
Foto: Sosialisasi PPKM Mikro di Kota Palu.

Berita kota palu, gemasulawesi– Tim operasi yustisi sosialisasi Protokol kesehatan atau Prokes PPKM Mikro Covid-19 ke sejumlah Warkop di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan sosialisasi Prokes PPKM Mikro di sejumlah warung kopi di Kota Palu berupa menjaga jarak.

“Sosialisasi Prokes sekaligus menyampaikan surat edaran wali kota Palu no 03 tahun 2021 dan PPKM Mikro,” ungkap Kabid Binmas Satpol PP Kota Palu Max Hertog Duyoh, di Kota Palu, Selasa 13 Juli 2021.

Sosialisasi Prokes PPKM Mikro tim operasi yustisi Kota Palu menyasar sejumlah tempat di jalan S Parman, jalan Suprapto, jalan Durian, jalan Masjid Raya dan di jalan Pramuka.

Baca juga: Banjir Sienjo-Sibalagu Parigi Moutong, 104 Kepala Keluarga Terisolir

Itu telah diberlakukan berupa pembatasan kegiatan masyarakat berpotensi kerumunan dan tidak menerapkan Prokes.

“Setiap pelanggar kedapatan akan dikenai sanksi tegas berupa denda dan sanksi sosial lainnya,” sebutnya.

Saat sosialisasi Prokes PPKM Mikro ia mengingatkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan pemerintah dan tidak abai kesehatan.

Saat pandemi covid 19 saat ini, semua berpotensi terjangkit virus asal Wuhan itu. Maka salah satu cara yaitu patuhilah prokes dan aturan pemerintah.

Baca juga: Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat

“Kalaupun ingin makan atau minum maka sebaiknya jaga jarak aman dengan menerapkan 5 M,” ucapnya.

Ia mengatakan saat sosialisasi Prokes PPKM Mikro, jika nantinya tim operasi yustisi temukan pelaku usaha Warkop atau rumah makan. Termasuk warga tidak mengenakan masker, maka sanksi tegas menanti.

Baca juga: Bantuan Produktif Usaha Mikro, April 2021 Batas Pendataan

Kota Palu Sosialisasi Prokes PPKM di Sejumlah Warkop
Foto: Sosialisasi PPKM Mikro di Kota Palu.

Rakor Gubernur Sulawesi Tengah terkait PPKM Mikro

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Didampingi Kadis Kesehatan I Komang Adi Sujendra dan Kepala Sat Pol PP Mohamad Nardi, mengikuti rapat koordinasi terbatas PPKM Mikro.

Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartato menyampaikan ini bertujuan untuk mendorong agar kita semua mempersiapkan para Gubernur, Bupati/Walikota untuk memeriksa fasilitas kesehatan di daerah masing-masing terkait dengan pengembangan vaksinasi, kesiapan posko PPKM Mikro dan juga ketersediaan oksigen, obat-obatan dan alat kesehatan.

Saat ini setiap hari terjadi kenaikan kasus. Bahkan hampir setiap hari kasusnya memecahkan rekor hari sebelumnya.

Dan pelaksanaan PPKM Mikro akan diperpanjang dan diperketat mulai tanggal 6 Juli 2021 sd 20 Juli 2021.

Baca juga: Polisi Grebek Gudang Penimbunan Obat Covid-19 di Jakarta Barat

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

291 Ribu Warga Sudah Ikuti Vaksinasi di Sulawesi Tengah

Warga ikuti vaksinasi di Sulawesi Tengah meningkat. Catatan Dinas Kesehatan (Dinkes), sebanyak 291529 orang atau sudah mencapai 13 persen.

Bupati Promosi Wisata Diving-Paralayang Parigi Moutong

Bupati promosi wisata Diving-Paralayang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk Artificial Reef Lolaro 2021, gandeng tim dive Manado

Parigi Moutong Verifikasi 29 Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, verifikasi usulan 29 wilayah pertambangan rakyat, ikuti surat Gubernur.

Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang

Gubernur Rusdy Mastura menyebut adanya keinginan pemberian kesempatan kepada perusahaan daerah Sulawesi Tengah memiliki IUP tambang

Pengukuhan P4GN Parigi Moutong Berlanjut ke Tingkat Kecamatan

Kesbangpol menyebut pengukuhan P4GN Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, akan berlanjut ke tingkat kecamatan, tindak lanjut Permendagri.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;