Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, verifikasi usulan 29 wilayah pertambangan rakyat.
“Kita bicarakan tentang wilayah pertambangan rakyat. Jadi kita bicara tambang bukan berarti harus emas, tentu saja tidak, karena ada bebatuan dan jenis mineral lainnya,” ungkap Kepala DLH Parigi Moutong, Mohamad Irfan, di ruang kerjanya usai rapat koordinasi, Senin 12 Juli 2021.
Rapat koordinasi dilakukan, menyusul adanya surat Gubernur Sulawesi Tengah tentang kawasan akan dijadikan wilayah pertambangan rakyat di Parigi Moutong.
Baca juga: Rusak Hutan Mangrove di Parigi Moutong, Dikenai Pidana
Di Parigi Moutong sendiri, terdapat 29 titik lokasi di 29 desa akan diusulkan menjadi WPR. Kemudian lokasi itu akan dilakukan verifikasi kembali, untuk memastikan mana wilayah memenuhi syarat.
“Awalnya kita berpikir itu pertambangan emas. Ternyata setelah dilihat di peta detailnya bukan hanya emas, tapi ada juga Pasir dan Batu (Sirtu) atau galian C, menurut aturan kemarin. Namun, sekarang ini bukan lagi galian C tapi, batu dan non batuan,” jelasnya.
Dari puluhan titik itu, ada juga kawasan tidak boleh digunakan sebagai wilayah pertambangan rakyat.
Sebab, dilihat dari peta, lokasi itu ternyata masuk dalam kawasan pertanian basah atau sawah. Luasnya sekitar 462 hektare tepatnya berada di Desa Poli Kecamatan Tinombo Selatan.
“Apalagi sawah itu, masuk dalam kawasan pangan lestari. Jadi, tidak bisa dijadikan wilayah pertambangan,” jelasnya.
Dari puluhan titik kawasan, sebagian telah dikelola masyarakat setempat. Misalnya tambang pasir di Sungai Ongka dan Tada.
Baca juga: DPUPRP Usulkan Revisi Perda RTRW Parigi Moutong
WPR menyesuaikan RTRW Parigi Moutong
Pihaknya akan menyesuaikan dari titik-titik kawasan berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi. Apakah telah memenuhi syarat sesuai RTRW Parigi Moutong atau tidak.
“Setelah kita pilah tadi, ternyata ada yang tidak dan boleh menjadi wilayah pertambangan,” jelasnya.
Selain itu, ada kawasan hutan yang tidak bisa dijadikan wilayah pertambangan rakyat, karena harus melalui proses pembebasan terlebih dahulu.
Misalnya, di Desa Salubanga Kecamatan Sausu, luasnya sekitar 3 ribu hektare lebih. Kawasan itu diketahui masuk dalam Hutan Produksi Konversi (HPK).
Baca juga: Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang
“Hutan ini tidak bisa dikelolah tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk alih fungsi lahan, dari konversi ke lahan area penggunaan lain, seperti tambang itu boleh, tetapi harus mengikuti regulasi,” ujarnya.
Sehingga, kawasan diusulkan saat ini telah sesuai dengan RTRW dan telah disahkan sebelumnya.
“Meskipun kawasan lain ini memenuhi syarat, tapi tidak masuk dalam RTRW itu tidak bisa, karena nanti direvisi lagi lima tahun kedepan RTRW, baru diusulkan kembali,” tutupnya.
Baca juga: Wakil Rakyat Pertanyakan Usulan KTR di Parigi Moutong
Laporan: Novita Ramadhani
