Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pertanyakan 10 usulan Kawasan Tambang Rakyat atau KTR tersebar di wilayah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Sebanyak 10 titik kawasan tambangan itu yakni, Desa Paria, Ongka Malino, Siendeng, Tada Selatan, Tada Timur, Pelawa, Binanga, Jononunu, Sausu Piore, Sausu Trans, dan Sausu Torono,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, Kamis 10 Juni 2021.
Ia mengatakan, 10 titik usulan KTR itu, berdasarkan laporan masuk kepadanya.
Sesuai keterangan DPUPRP Parigi Moutong kata dia, hanya ada empat daerah pertambangan yang terdaftar.
“Kami koordinasi dengan Dinas ESDM Sulawesi Tengah. Tujuannya, untuk mencari tahu kejelasan pengusulan kawasan pertambangan rakyat,” sebutnya.
Menangapi hal itu, Kepala Bidang Tata Ruang, I Wayan Sukadana mengatakan, pihaknya tidak mengetahui usulan KTR. Sebab, dalam penyusunan RTRW Kawasan itu tidak disampaikan.
Hanya ada empat kawasan tambang, yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP, dan masuk dalam RTRW diantaranya, Trio Kencana, PT KNK, Palu Citra Mineral.
“Jadi 10 kawasan tambang rakyat yang disampaikan, kami tidak ketahui. Hanya ada empat yang masuk dalam RTRW, dan telah memiliki IUP,” terangnya.
Diketahui, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Ciri-ciri dari IPR adalah luas dan investasi terbatas.
WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba menyebutkan kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
- Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi dan tepi sungai
- Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter
- Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
- Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare
- Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang
- Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
Dalam menetapkan WPR, bupati/walikota mempunyai kewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
Kemudian, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sebelumnya sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
Baca juga: Gabungan Pecinta Alam Tanam Mangrove di Parigi Moutong
Laporan: Novita Ramadhani
