Program JKN – KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

<p>Foto: Illustrasi Kartu jaminan kesehatan warga.</p>
Foto: Illustrasi Kartu jaminan kesehatan warga.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Program JKN – KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Bersyukur sekali Pemda menanggung jaminan kesehatan kami warga kurang mampu, apalagi saya hanya bekerja sebagai petani. Saya berharap, ke depannya program ini tetap terus bertahan dan berlanjut,” ungkap petani di Desa Petumbea, Kecamatan Lembo Raya, Morowali, Tarsun, Rabu 21 Juli 2021.

Terlebih lagi, dengan program JKN – KIS, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma, tanpa pungutan biaya sepeser pun.

Baca juga: SCovid Poso Sulawesi Tengah Meningkat, Manajemen Akan Tutup Layanan

Ia tidak pernah berpikir dirinya membutuhkan proteksi kesehatan. Namun, cara berpikir itu pun berubah, usai menerima layanan dari program JKN – KIS.

Tarsun menjadi peserta program JKN – KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Morowali sejak 2016 silam.

Dia menuturkan, tiba-tiba gigi gerahamnya terasa sangat sakit untuk mengunyah makanan. Dia kemudian memeriksakan diri ke puskesmas. Dan usai menjalani proses perawatan, dirinya mendapat obat dari dokter.

“Awalnya saya menduga, gigi saya hanya akan sakit sementara, namun setelah berhari-hari saya sudah tidak tahan dengan kondisi sakit gigi yang saya alami. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memeriksa gigi ke puskesmas,” tuturnya.

Bermodal kartu pasien JKN-KIS, ia mengaku lega sebab pengobatan berjalan dengan lancar. Bahkan, dapat menerima perawatan yang baik dan mudah tanpa perlu mengantre.

Dia pun menyebut tidak melihat perbedaan antara pelayanan terhadap pasien JKN-KIS maupun pasien umum.

Universal health Coverage

Diketahui, Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC).

Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berkualitas dan efektif.

Dalam Sidang WHO Executive Board ke 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk dicapai pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia.

Target-target itu mencakup, satu miliar orang mendapatkan manfaat UHC, satu miliar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan satu miliar orang menikmati hidup lebih baik dan sehat. (***)

Baca juga: JKN di Sulawesi Tengah, Ini Aturan Barunya

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Sita Miras Ratusan Liter Cap Tikus di Banggai

Aparat kepolisian berhasil sita Miras ratusan liter cap tikus di Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, dalam 50 kantong satu liter.

Klaim Diskon Listrik Tidak Lagi Lewat stimulus.pln.co.id

Klaim diskon listrik 50 persen berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak lagi melalui laman stimulus.pln.co.id, www pln.co.id atau PLN Mobile.

Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang hingga Desember 2021

Diskon listrik 50 persen dari PLN bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan token 900 VA subsidi diperpanjang hingga bulan Desember 2021.

Cek Penerima BST Plus Beras 10Kg di Link cekbansos.kemensos.go.id

Berikut ini cara cek penerima BST atau bantuan sosial tunai plus 10 Kg beras, melalui cekbansos.kemensos.go.id, Rp300 ribu dicairkan Juli

Daftar CPNS dan PPPK 2021 Diperpanjang hingga 26 Juli

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 diperpanjang Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 26 Juli 2021.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;