Daftar CPNS dan PPPK 2021 Diperpanjang hingga 26 Juli

<p>Foto: Illustrasi penerima BST.</p>
Foto: Illustrasi penerima BST.

Berita nasional, gemasulawesi– Daftar CPNS dan PPPK 2021 diperpanjang Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 26 Juli 2021.

BKN berpesan kepada pelamar 2021 di sscasn.bkn.go.id agar teliti karena kesalahan sepele bisa bikin gagal seleksi administrasi.

BKN lebih menekankan pada urusan dokumen dan persyaratan daftar CPNS dan PPPK  2021 harus dipahami dengan baik.

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

BKN juga secara terus menerus mengingatkan melalui akun media sosialnya agar pelamar memahami dengan baik alur pendaftaran.

Ketidaktahuan atau kelalaian pelamar daftar CPNS dan PPPK 2021 dalam menyiapkan dokumen dan persyaratan. Serta tidak memahami alur pendaftaran akan membuat pelamar gagal seleksi administrasi.

Sehingga, BKN meminta pelamar untuk mengikuti tips di bawah ini ketika melakukan pendaftaran. Terutama ketika sedang mengunggah dokumen.

Baca juga: Kemensos Tambah Bansos Beras untuk Pekerja Informal

Syarat dokumen pelamar

Adapun dokumen perlu disiapkan dan diunggah diantaranya:

–       Scan Surat Lamaran maksimal 300 Kb bertipe file pdf.

–       Scan Ijazah + Serdik/STR maksimal 800 Kb bertipe file pdf.

–       Scan KTP maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

–       Scan Surat Lamaran maksimal 300 Kb bertipe file pdf.

–       Scan Ijazah + Serdik/STR maksimal 800 Kb bertipe file pdf.

–       Scan Pas Foto berlatar belakang merah maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

–       Scan Swafoto maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

–       Scan KTP maksimal 200 Kb bertipe file jpeg/jpg.

Sebelum mengunggah dokumen, pastikan ukuran file dan jenis file yang akan di unggah tidak melebihi dari batasan masing masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCASN.

Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen anda unggah akan ditolak sistem.

Jika ukuran file sudah tepat dan kemudian gagal, silahkan refresh halaman browser. Dan cobalah kembali.

Sebelum mengakhiri pendaftaran diharapkan untuk mengecek kembali dokumen telah diunggah.

Pasalnya, dokumen sudah diunggah tidak dapat diganti jika pelamar sudah klik Akhiri Pendaftaran.

Seperti diketahui, daftar CPNS dan PPPK 2021 awalnya ditutup Badan Kepegawaian Negara, 21 Juli. (**) 

Baca juga: Aturan Baru Dana BOS 2020, Maksimal 50 Persen Gaji Guru

...

Artikel Terkait

wave

Dendam, Pria Bunuh TKA China di Konawe

Dendam dipecat dari pekerjaannya, pria bunuh TKA China di Konawe, Sulawesi Tenggara, memukul kepala SF (47) dengan besi ulir hingga tewas

Polisi Bekuk Pelaku Penipuan Isi Ulang Tabung Damkar Ringan

Polsek Ujung Pandang membekuk pelaku penipuan isi ulang tabung Damkar ringan di Makassar, Sulawesi Selatan, berinisial IS (39).

Netizen Kagum, Aep Pengumpul Kardus Bisa Beli Hewan Kurban

Netizen kagum, Aep pengumpul kardus beli hewan kurban di Bekasi, Jawa Barat, dengan menyisihkan uang Rp2 Ribu setiap harinya.

Puluhan Triliun Rupiah Dana Haji Pada SBSN Juli 2021

Hingga periode Juli 2021, jumlah penempatan dana haji pada SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara mencapai Rp89,92 triliun.

Kemensos Tambah Bansos Beras untuk Pekerja Informal

Kemensos tambah Bansos beras untuk target pekerja informal di kawasan Jawa-Bali terdampak PPKM darurat, berupa bantuan beras 5 kg

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;