Berita nasional, gemasulawesi– Hingga Juli 2021, jumlah penempatan dana haji pada SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara mencapai Rp89,92 triliun.
Baca Juga: Polisi Bentuk Tim Atasi Kasus Pencurian Sapi di Parigi Moutong
“Penempatan dana haji mengurangi risiko default, memberikan alternatif investasi aman, memberikan imbal hasil kompetitif dan mempermudah pengelolaan portofolio,” ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, saat membacakan amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar, Senin 19 Juli 2021.
Penempatan dana haji pada SBSN atau sukuk negara bukan barang baru. Penempatan sudah diinisiasi pada tahun 2009 ketika Menteri Keuangan dan Menteri Agama menandatangani kesepakatan pada 22 April 2009.
Baca juga: Ribuan Jamaah Calon Haji Sulawesi Tengah Batal Berangkat
Isi kesepakatan menyetujui penempatan dana haji pada SBSN dan dana abadi umat dengan cara private placement. Sukuk itu, kemudian disebut dengan Sukuk Dana Haji Indonesia.
Investasi seperti dana haji pada SBSN kata dia, diperlukan untuk meningkatkan nilai manfaat dari setoran dana haji.
Mengingat kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun tidak diiringi dengan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Baca juga: Kemenag Parigi Moutong Buka Layanan Penarikan Dana Haji
BPIH alami peningkatan
Tercatat, BPIH pada tahun 2020 sebesar Rp 69,17 juta, meningkat dari tahun 2019 sebesar 70,14 juta, tahun 2018 Rp 66,62 juta, dan tahun 2017 Rp 61,78 juta. Sedangkan BPIH dari tahun 2018-2020 tidak berubah, yakni Rp 35,23 triliun.
“Hal itu mengakibatkan nilai manfaat untuk menutup BPIH juga mengalami peningkatan,” sebutnya.
Sehingga, BPKH harus memaksimalkan nilai manfaat dihasilkan dari setoran dana haji.
Baca juga: 112 Calon Jemaah Haji Parimo Suntik Vaksin Covid 19
BPKH harus mampu mengelola dana haji sehingga menghasilkan imbal hasil menarik dan dapat mendukung biaya pelaksanaan ibadah haji.
Seperti investasi seperti dana haji pada SBSN, BPKH diimbau mengelola dana haji secara aman dan hati-hati agar dana umat itu tidak hilang.
Baca juga: Kemenag Parimo: Manasik Kunci Sempurnanya Ibadah Haji
“BKPH harus menempatkan dana umat ke dalam instrumen investasi syariah secara hati-hati, aman, dan bermanfaat. BPKH wajib mengelola keuangan haji secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (***)
Baca juga: Senilai Puluhan Miliar, Bantuan BPKH Korban Gempa Sulawesi Tengah
