Program JKN – KIS Dinilai Bisa Lindungi Petani di Morowali

<p>Foto: Illustrasi Kartu jaminan kesehatan warga.</p>
Foto: Illustrasi Kartu jaminan kesehatan warga.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Program JKN – KIS dinilai bisa lindungi petani di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Bersyukur sekali Pemda menanggung jaminan kesehatan kami warga kurang mampu, apalagi saya hanya bekerja sebagai petani. Saya berharap, ke depannya program ini tetap terus bertahan dan berlanjut,” ungkap petani di Desa Petumbea, Kecamatan Lembo Raya, Morowali, Tarsun, Rabu 21 Juli 2021.

Terlebih lagi, dengan program JKN – KIS, pelayanan kesehatan diberikan cuma-cuma, tanpa pungutan biaya sepeser pun.

Baca juga: SCovid Poso Sulawesi Tengah Meningkat, Manajemen Akan Tutup Layanan

Ia tidak pernah berpikir dirinya membutuhkan proteksi kesehatan. Namun, cara berpikir itu pun berubah, usai menerima layanan dari program JKN – KIS.

Tarsun menjadi peserta program JKN – KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Morowali sejak 2016 silam.

Dia menuturkan, tiba-tiba gigi gerahamnya terasa sangat sakit untuk mengunyah makanan. Dia kemudian memeriksakan diri ke puskesmas. Dan usai menjalani proses perawatan, dirinya mendapat obat dari dokter.

“Awalnya saya menduga, gigi saya hanya akan sakit sementara, namun setelah berhari-hari saya sudah tidak tahan dengan kondisi sakit gigi yang saya alami. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memeriksa gigi ke puskesmas,” tuturnya.

Bermodal kartu pasien JKN-KIS, ia mengaku lega sebab pengobatan berjalan dengan lancar. Bahkan, dapat menerima perawatan yang baik dan mudah tanpa perlu mengantre.

Dia pun menyebut tidak melihat perbedaan antara pelayanan terhadap pasien JKN-KIS maupun pasien umum.

Universal health Coverage

Diketahui, Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC).

Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berkualitas dan efektif.

Dalam Sidang WHO Executive Board ke 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General Program of Work untuk dicapai pada tahun 2023 oleh semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia.

Target-target itu mencakup, satu miliar orang mendapatkan manfaat UHC, satu miliar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan satu miliar orang menikmati hidup lebih baik dan sehat. (***)

Baca juga: JKN di Sulawesi Tengah, Ini Aturan Barunya

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Sita Miras Ratusan Liter Cap Tikus di Banggai

Aparat kepolisian berhasil sita Miras ratusan liter cap tikus di Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sulteng, dalam 50 kantong satu liter.

Klaim Diskon Listrik Tidak Lagi Lewat stimulus.pln.co.id

Klaim diskon listrik 50 persen berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak lagi melalui laman stimulus.pln.co.id, www pln.co.id atau PLN Mobile.

Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang hingga Desember 2021

Diskon listrik 50 persen dari PLN bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan token 900 VA subsidi diperpanjang hingga bulan Desember 2021.

Cek Penerima BST Plus Beras 10Kg di Link cekbansos.kemensos.go.id

Berikut ini cara cek penerima BST atau bantuan sosial tunai plus 10 Kg beras, melalui cekbansos.kemensos.go.id, Rp300 ribu dicairkan Juli

Daftar CPNS dan PPPK 2021 Diperpanjang hingga 26 Juli

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 diperpanjang Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 26 Juli 2021.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;