Kemenko PMK Menyusun Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga demi Memenuhi Hak Pengasuhan Anak

Ket. Foto: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Melakukan Penyusunan IPKK
Ket. Foto: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Melakukan Penyusunan IPKK Source: (Foto/ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

Nasional, gemasulawesi – Kemenko PMK atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga menyusun IPKK atau Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga demi memenuhi hak pengasuhan anak dan juga mewujudkan keluarga berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan salah satu tujuan Indonesia Emas itu adalah keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat yang inklusif.

Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan jadi saat ini sedang dikembangkan indikator baru di Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan IPKK atau Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.

Baca Juga:
Ketua KPU dan 5 Anggotanya Menjalani Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hari Ini

Dia menerangkan selama ini pemerintah telah memiliki Ibangga atau Indeks Pembangunan Keluarga dan IKK atau Indeks Kualitas Keluarga, tetapi implementasinya belum maksimal, sehingga harapannya IPKK dapat menjadi indikator utama dengan Ibangga dan IKK sebagai turunannya.

“Jika saya boleh jujur, Ibangga dan IKK kurang disosialisasikan, sehingga belum memperoleh dukungan penuh dari kementerian atau lembaga,” katanya.

Dia menambahkan jika kita tidak memiliki ukuran yang kuat untuk dapat menggambarkan capaian keluarga berkualitas kita, sulit untuk menurunkan itu ke dalam program-program kementerian atau lembaga.

Baca Juga:
Terbongkar! Kasus Korupsi Bandung Smart City Libatkan Anggota DPRD, Ini Sosoknya

Dia berharap IPKK yang disusun saat ini dapat menjadi ukuran atau indikator di RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 sehingga dapat lebih jelas dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Dia mengatakan Kemenko PMK mencoba mengevaluasi Ibangga ini, sejauh mana kementerian atau lembaga tersebut telah mendukung dengan program kegiatannya, termasuk IKK dan Ibangga karena nanti 2 indikator ini akan menjadi turunan dari indikator IPKK.

“Sebagai ukuran untuk melihat tujuan Indonesia Emas 2045 sehingga keluarga berkualitas, setara gender, dan masyarakat inklusif tersebut benar-benar tercapai,” ujarnya.

Baca Juga:
Kebijakan Ekspor Pasir Laut Tuai Kontroversi, Anggota DPR RI Ini Bongkar 7 Lokasi yang Ditargetkan untuk Pengerukan

Menurutnya, lewat indeks itu dapat diukur capaian terhadap pemenuhan hak pembedayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat dilihat dari indikator-indikator di dalamnya.

Dia menyatakan jadi memang jika dilihat indikator-indikator di dalamnya, misal apakah ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian apakah anak memiliki akte kelahiran dan seterusnya, itu kan sebenarnya bagian dari melihat bagaimana pemenuhan hak anak, bagaimana perlindungan anak dan kesetaraan gender. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Ketua KPU dan 5 Anggotanya Menjalani Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hari Ini

Bersama 5 anggotanya, Ketua KPU menjalani sidang di DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari ini.

Terbongkar! Kasus Korupsi Bandung Smart City Libatkan Anggota DPRD, Ini Sosoknya

KPK ungkap keterlibatan anggota DPRD dalam kasus Bandung Smart City, tahan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan.

Kebijakan Ekspor Pasir Laut Tuai Kontroversi, Anggota DPR RI Ini Bongkar 7 Lokasi yang Ditargetkan untuk Pengerukan

Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, kritik kebijakan ekspor pasir laut dan ungkap potensi dampak lingkungan

Sukses Bikin Panas dan Iri Warganet, Zulkifli Hasan dengan Santai Pamer Segepok Uang Ketika Ulang Tahun Sang Cucu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan membuat heboh usai memamerkan aksi memberi segepok uang kepada cucunya saat ulang tahun

Dewan Pers Melarang Wartawan Menjadi Tim Sukses dan Membuat Gaduh Suasana Demokrasi

Dewan pers mengingatkan wartawan untuk tidak membuat gaduh suasana demokrasi dengan menyajikan berita yang tidak profesional.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;