Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Denny Siregar turut menyoroti wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Wacana ini mencuat dalam pidato Prabowo saat menghadiri perayaan hari ulang tahun Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa sistem kepala daerah dipilih DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pemilihan langsung.
Ia berargumen bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi anggaran biaya Pilkada yang dinilai cukup tinggi.
Untuk memperkuat pendapatnya, Prabowo juga membandingkan sistem ini dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang menerapkan metode serupa.
Menanggapi wacana tersebut, Denny Siregar memberikan tanggapan melalui cuitannya di akun Twitter resminya pada Jumat, 13 Desember 2024.
Sembari menyertakan emoticon tertawa, Denny menyampaikan pandangannya secara satir.
Ia menyebut bahwa jika kepala daerah benar-benar dipilih oleh DPRD, maka kualitas pemimpin daerah seperti Jakarta mungkin akan seperti Ridwan Kamil.
"Kalo Pilkada yang milih DPRD, ya Jakarta akan dapet yang sekualitas Ridwan Kamil dgn mobil curhatnya.." tulis Denny Siregar dalam cuitannya.
Komentarnya ini pun menuai berbagai respons dari warganet, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan wacana tersebut.
Sebagian besar warganet menyampaikan kritik tajam terhadap ide ini. "Klo Kepala Daerah dipilih DPRD, SEMUA Kepala Daerah adalah anak buah Prabowo Jokowi," tulis akun @had***.
Ada juga yang memberikan saran agar wacana tersebut dipertimbangkan lebih matang.
"Jika ini benar ada planing yg demikian, ini sangat beresiko pak @prabowo saran saya apapun yang kalian pikirkan tolong di pikir pikir lagi, dengan segala hormat mohon maaf," tulis akun @zje***.
Namun, beberapa warganet terlihat mendukung wacana ini. Mereka menilai pemilihan melalui DPRD memiliki manfaat tersendiri, seperti efisiensi anggaran dan pengawasan yang lebih maksimal.
"Saya sangat sepakat pilkada dipilih DPRD banyak manfaat bisa pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah lebih maksimal fa biaya minim bukan seperti srkarang kebablasan," tulis akun @lag***.
Perdebatan ini menunjukkan adanya polarisasi di kalangan masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala daerah, yang menjadi isu strategis dalam pemerintahan.
Hingga kini, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak pemerintah terkait kontroversi wacana tersebut. (*/Risco)
