Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial sekaligus produser film Indonesia, Denny Siregar, memberikan tanggapan terhadap usulan program makan bergizi gratis (MBG) yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin.
Sebelumnya, Sultan Bachtiar mengusulkan agar masyarakat Indonesia ikut menyumbang untuk mendukung program MBG yang telah diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sultan menilai program tersebut sulit bertahan dalam jangka panjang jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Sultan, budaya gotong royong dan kedermawanan yang melekat pada masyarakat Indonesia dapat menjadi dasar untuk melibatkan publik dalam keberhasilan program ini.
"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini," ujar Sultan saat diwawancarai di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
Ia menilai partisipasi masyarakat bisa menjadi tambahan dukungan dana untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
Namun, pandangan Sultan mendapat respons kritis dari Denny Siregar melalui unggahan di akun Instagram resminya, @dennysiregar, pada Rabu, 15 Januari 2025.
Dalam unggahannya, Denny mempertanyakan alasan pemerintah meminta sumbangan dari masyarakat untuk mendukung program ini, alih-alih memanfaatkan gaji atau tunjangan para anggota DPD.
"Kenapa gak seluruh gaji dan tunjangan anggota DPR dan DPD aja pak yang disumbangin? Dimulai dari bapak dulu lah," tulis Denny, yang juga menyertakan video pernyataan Sultan dalam unggahannya.
Pernyataan ini menunjukkan ketidaksetujuan Denny terhadap usulan Sultan yang dinilai kurang realistis, terutama jika beban tersebut dibebankan kepada rakyat.
Unggahan Denny Siregar ini langsung memicu berbagai reaksi dari warganet yang kebanyakan memberikan dukungan terhadap pandangannya.
Salah satu warganet dengan akun @uli*** menulis, "Kenapa jadi rakyat yang nanggung biaya, harusnya tunjangan para dhewan yang dipotong."
Sementara itu, akun @mad*** mengkritisi program tersebut dengan menyarankan pemerintah lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja.
"Kalau memang belum siap, fokus buka lapangan kerja dulu biar para orang tua bisa menafkahi anak mereka. Jangan pajak ke rakyat digenjot," tulisnya.
Ada pula warganet lain yang mempertanyakan logika dari usulan Sultan. "Hah??? Yang bikin program siapa??? Kok kita suruh nyumbang," tulis akun @ana***, menunjukkan kekesalan terhadap ide tersebut.
Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa publik masih mempertanyakan efektivitas dan keadilan dari program-program pemerintah yang membutuhkan partisipasi finansial masyarakat.
Di sisi lain, kritik ini juga menyoroti perlunya transparansi dan prioritas dalam alokasi anggaran negara untuk kepentingan rakyat. (*/Risco)
