Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik aktivitas mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih dikawal ratusan personel keamanan saat melakukan kunjungan di Banjarnegara.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube resminya, Rocky Gerung Official, pada Sabtu, 11 Januari 2025, Rocky menyoroti fakta bahwa pengawalan besar-besaran ini terjadi meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
"Membayangkan kesibukan 200 polisi yang harus mengawal Jokowi yang melakukan kunjungan kerja," kata Rocky Gerung menyoroti kunjungan Jokowi.
Ia mempertanyakan alasan Jokowi menggunakan fasilitas publik, termasuk pengawalan yang masif, ketika statusnya kini hanya sebagai warga biasa.
Menurut Rocky, kunjungan kerja seperti itu seharusnya tidak menggunakan sumber daya negara.
"Jadi istilah kunjungan kerja dari seseorang yang statusnya bukan pejabat publik, itu tidak boleh memakai fasilitas publik, kan kunjungan kerja buat apa tuh?" tambahnya.
Rocky juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini menunjukkan Jokowi tidak ingin dianggap sebagai mantan presiden.
Ia menilai Jokowi masih membutuhkan perhatian publik dan ingin terus menjadi sorotan.
"Jadi tetap kelihatannya, Jokowi tidak ingin jadi mantan (Presiden), karena dia masih membutuhkan kamera, masih membutuhkan pemberitaan," tegas Rocky.
Ia bahkan menyarankan bahwa pengawalan Jokowi cukup dilakukan oleh dua hingga tiga ajudan saja.
"Ya cuma diperlukan dua tiga ajudan sebetulnya tuh, tapi sekali lagi ada semacam simbolisasi yang bisa kita terangkan bahwa mantan presiden (Jokowi) itu ketagihan kekuasaan, ketagihan kamera," ungkap Rocky.
Sebelumnya diketahui bahwa, pengamanan kunjungan Jokowi di Banjarnegara dilakukan dengan pengaturan lalu lintas dan antisipasi kerawanan keamanan.
Menurut Kapolres Banjarnegara AKBP Erick Budi Santoso, kegiatan ini merupakan bagian dari pengamanan acara "Temu Kangen" Jokowi di Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, pada Senin, 6 Januari 2025.
Pengamanan kegiatan dilakukan guna mengantisipasi kerawanan gangguan kamtibmas.
Momen ini menuai sorotan publik, termasuk kritik dari berbagai pihak terkait penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan seorang mantan presiden.
Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan peran dan hak mantan pejabat negara, serta bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara proporsional. (*/Risco)
