Nasional, gemasulawesi - Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggelar retreat untuk para kepala daerah terpilih sebelum mereka dilantik.
Kabar terkait Presiden Prabowo yang ingin melakukan retreat untuk kepala daerah ini sebelumnya diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Menurut Yusril, kegiatan retreat tersebut bertujuan untuk menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta sinergi yang lebih baik dalam menjalankan pemerintahan.
Namun, Yusril mengaku belum mengetahui lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut.
Dalam tanggapannya melalui akun X resminya @MardaniAliSera, Mardani menyebut wacana retreat tersebut sebagai ide yang bagus.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan di mana tidak ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan hanya pendelegasian kewenangan dalam bentuk otonomi daerah.
"Ini ide bagus. Indonesia adalah Negara Kesatuan, tidak ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yg ada pendelegasian kewenangan dalam bentuk otonomi daerah," tulis Mardani.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Wajar jika Presiden @prabowo mengorkerstrasi pembangunan di Indonesia. Tidak boleh lagi ada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi plus pemerintahan kabupaten kota beda orientasi. Bravo Presiden," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menggelar retreat untuk para menteri kabinetnya di Magelang.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mempererat kerja sama dan menyelaraskan visi serta misi kabinet.
Namun, meski mendapat dukungan dari sejumlah pihak, gagasan retreat untuk kepala daerah juga menuai kritik dari warganet.
Beberapa di antaranya mempertanyakan efektivitas langkah ini.
"Asal hukum jelas ditegakkan, tidak perlu retreat-retreat lah. Bukti menteri-menteri yang terpilih belum ada kelihatan hasil kerjanya, sudah 3 bulan," tulis akun @sja***.
Ada pula yang mengkritik kebijakan tersebut sebagai langkah menuju sentralisasi kekuasaan. "Menuju otoriter baru! Untuk apa bergabung jika semua dikuasai pusat? Otonomi hanya omong kosong belaka," tulis akun @mgm***.
Kendati berbagai pendapat bermunculan, wacana retreat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki hubungan dan koordinasi antara pusat dan daerah.
Diskusi dan kritik yang muncul seputar rencana ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih matang dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*/Risco)
