Tantang KPK Periksa Dugaan Korupsi Jokowi, Ray Rangkuti: Data Sudah Kita Serahkan, Penyidik Berani Nggak?

Potret Ray Rangkuti, yang baru-baru ini menantang KPK untuk periksa dugaan korupsi Jokowi
Potret Ray Rangkuti, yang baru-baru ini menantang KPK untuk periksa dugaan korupsi Jokowi Source: (Foto/Instagram/@ray2rangkuti)

Nasional, gemasulawesi - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, memberikan tantangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk membuktikan tuduhan korupsi yang diarahkan kepadanya selama masa kepemimpinannya.

Pernyataan Jokowi tersebut muncul setelah namanya disebut dalam laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukkannya ke dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi.

Ray Rangkuti menegaskan bahwa pembuktian dugaan korupsi bukanlah tanggung jawab masyarakat, melainkan wewenang penyidik KPK.

Baca Juga:
Amien Rais Komentari Penampilan Jokowi Usai Tidak Lagi Jadi Presiden: Aura Percaya Dirinya Sudah Lenyap

“Bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami,” ujar Ray saat memberikan keterangan di gedung KPK pada 7 Januari 2025.

Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya dapat memberikan data terkait dugaan korupsi Jokowi. Menurut Ray, data tersebut telah diserahkan ke KPK sejak 2022.

“Jangan diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya, nggak ada buktinya yang ada adalah datanya,” kata Ray.

Ray mengaku bahwa pihaknya kini menunggu langkah konkret dari KPK untuk menindaklanjuti data yang telah diserahkan tersebut.

Baca Juga:
Selain Program Makan Bergizi Gratis, Adi Prayitno Sebut Ada Satu Hal Penting di Sekolah yang Harus Didukung Pemerintah

Ia berharap KPK tidak lagi menggunakan alasan kurangnya bukti untuk menghindari penyelidikan lebih lanjut.

“Kalau ditanya datanya, sudah kita serahkan tahun 2022 ke KPK, tinggal penyidik di KPK, berani enggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan pelanggaran pidana terkait suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga pak Jokowi,” jelas Ray.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pernyataannya ini adalah tantangan langsung kepada KPK untuk menunjukkan keberanian mereka dalam menangani kasus yang melibatkan nama besar seperti Jokowi. 

“Ini semacam tantangan kepada KPK,” tegas Ray Rangkuti di akhir penjelasannya.

Baca Juga:
Guntur Romli Sebut KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Adalah Pengalihan Isu OCCRP Soal Jokowi: Apalagi yang Dicari?

Isu dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Jokowi semakin menjadi sorotan publik setelah OCCRP merilis laporan yang mencantumkan namanya.

Publik pun semakin menanti langkah apa yang akan diambil KPK dalam menanggapi tantangan yang diajukan Ray Rangkuti, sekaligus untuk menjawab pertanyaan besar tentang integritas penegakan hukum di Indonesia. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Amien Rais Komentari Penampilan Jokowi Usai Tidak Lagi Jadi Presiden: Aura Percaya Dirinya Sudah Lenyap

Amien Rais memberikan pandangannya mengenai penampilan dan kondisi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia

Selain Program Makan Bergizi Gratis, Adi Prayitno Sebut Ada Satu Hal Penting di Sekolah yang Harus Didukung Pemerintah

Pengamat politik, Adi Prayitno mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis untuk siswa

Mahfud MD Tegaskan Jokowi Tidak Akan Masuk ke Kasus Hukum Karena Rilis dari OCCRP, Ternyata Begini Alasannya

Menurut penjelasan Mahfud MD, Jokowi tidak akan bisa masuk ke kasus hukum hanya karena rilis dari OCCRP yang menyebutnya tokoh terkorup

Guntur Romli Sebut KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Adalah Pengalihan Isu OCCRP Soal Jokowi: Apalagi yang Dicari?

Guntur Romli menyebut penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK hanya upaya pengalihan isu OCCRP soal Jokowi

Efisiensi Anggaran! Biaya Haji 2025 Turun Signifikan dari Tahun Lalu, Jemaah Dapat Keuntungan Besar, Ini Rinciannya

Pemerintah berhasil menurunkan biaya haji 2025, memberikan kesempatan lebih banyak umat Islam melaksanakan ibadah.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;