Tantang KPK Periksa Dugaan Korupsi Jokowi, Ray Rangkuti: Data Sudah Kita Serahkan, Penyidik Berani Nggak?

Potret Ray Rangkuti, yang baru-baru ini menantang KPK untuk periksa dugaan korupsi Jokowi
Potret Ray Rangkuti, yang baru-baru ini menantang KPK untuk periksa dugaan korupsi Jokowi Source: (Foto/Instagram/@ray2rangkuti)

Nasional, gemasulawesi - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, memberikan tantangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk membuktikan tuduhan korupsi yang diarahkan kepadanya selama masa kepemimpinannya.

Pernyataan Jokowi tersebut muncul setelah namanya disebut dalam laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukkannya ke dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi.

Ray Rangkuti menegaskan bahwa pembuktian dugaan korupsi bukanlah tanggung jawab masyarakat, melainkan wewenang penyidik KPK.

Baca Juga:
Amien Rais Komentari Penampilan Jokowi Usai Tidak Lagi Jadi Presiden: Aura Percaya Dirinya Sudah Lenyap

“Bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami,” ujar Ray saat memberikan keterangan di gedung KPK pada 7 Januari 2025.

Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya dapat memberikan data terkait dugaan korupsi Jokowi. Menurut Ray, data tersebut telah diserahkan ke KPK sejak 2022.

“Jangan diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya, nggak ada buktinya yang ada adalah datanya,” kata Ray.

Ray mengaku bahwa pihaknya kini menunggu langkah konkret dari KPK untuk menindaklanjuti data yang telah diserahkan tersebut.

Baca Juga:
Selain Program Makan Bergizi Gratis, Adi Prayitno Sebut Ada Satu Hal Penting di Sekolah yang Harus Didukung Pemerintah

Ia berharap KPK tidak lagi menggunakan alasan kurangnya bukti untuk menghindari penyelidikan lebih lanjut.

“Kalau ditanya datanya, sudah kita serahkan tahun 2022 ke KPK, tinggal penyidik di KPK, berani enggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan pelanggaran pidana terkait suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga pak Jokowi,” jelas Ray.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pernyataannya ini adalah tantangan langsung kepada KPK untuk menunjukkan keberanian mereka dalam menangani kasus yang melibatkan nama besar seperti Jokowi. 

“Ini semacam tantangan kepada KPK,” tegas Ray Rangkuti di akhir penjelasannya.

Baca Juga:
Guntur Romli Sebut KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Adalah Pengalihan Isu OCCRP Soal Jokowi: Apalagi yang Dicari?

Isu dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Jokowi semakin menjadi sorotan publik setelah OCCRP merilis laporan yang mencantumkan namanya.

Publik pun semakin menanti langkah apa yang akan diambil KPK dalam menanggapi tantangan yang diajukan Ray Rangkuti, sekaligus untuk menjawab pertanyaan besar tentang integritas penegakan hukum di Indonesia. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Amien Rais Komentari Penampilan Jokowi Usai Tidak Lagi Jadi Presiden: Aura Percaya Dirinya Sudah Lenyap

Amien Rais memberikan pandangannya mengenai penampilan dan kondisi Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia

Selain Program Makan Bergizi Gratis, Adi Prayitno Sebut Ada Satu Hal Penting di Sekolah yang Harus Didukung Pemerintah

Pengamat politik, Adi Prayitno mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis untuk siswa

Mahfud MD Tegaskan Jokowi Tidak Akan Masuk ke Kasus Hukum Karena Rilis dari OCCRP, Ternyata Begini Alasannya

Menurut penjelasan Mahfud MD, Jokowi tidak akan bisa masuk ke kasus hukum hanya karena rilis dari OCCRP yang menyebutnya tokoh terkorup

Guntur Romli Sebut KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Adalah Pengalihan Isu OCCRP Soal Jokowi: Apalagi yang Dicari?

Guntur Romli menyebut penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK hanya upaya pengalihan isu OCCRP soal Jokowi

Efisiensi Anggaran! Biaya Haji 2025 Turun Signifikan dari Tahun Lalu, Jemaah Dapat Keuntungan Besar, Ini Rinciannya

Pemerintah berhasil menurunkan biaya haji 2025, memberikan kesempatan lebih banyak umat Islam melaksanakan ibadah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;