Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, baru-baru ini menyoroti anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp 44,4 triliun yang dialokasikan oleh kementerian atau lembaga negara.
Anggaran fantastis ini pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebutkan bahwa belanja tersebut telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dasco, Presiden berencana melakukan efisiensi anggaran di berbagai stakeholder guna mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
Menanggapi kabar tersebut, Susi Pudjiastuti menyuarakan kritiknya melalui cuitan di akun X resminya @susipudjiastuti pada Rabu, 8 Januari 2025.
Dalam cuitannya, Susi menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 44 triliun memiliki potensi besar untuk dialokasikan pada hal-hal yang lebih produktif.
Ia bahkan memberikan ilustrasi tentang bagaimana uang tersebut dapat digunakan.
"Kira-kira bisa beli 30 susi air, 30 universitas, 100 SMA," tulisnya sembari membagikan ulang berita mengenai anggaran tersebut. Pernyataan ini pun mendapat perhatian luas dari warganet.
Sejumlah tanggapan dari warganet turut memperkuat kritik terhadap besarnya anggaran tersebut.
Salah satu komentar menyindir bahwa uang sebanyak itu bahkan cukup untuk membeli pabrik alat tulis dalam jumlah besar.
"Kayaknya kebeli tuh pabriknya sekalian.. Bahkan 20 pabrik sekaligus…" tulis akun @bjb***.
Komentar lain menyuarakan rasa bingung atas kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran.
"Kacau bgt ya bu. Bingung liat pemerintah," tulis akun @faj***.
Ada pula warganet yang mempertanyakan detail alokasi dana tersebut. "Yang termasuk alat tulis itu apa aja ya, kok besar banget..." tulis akun @yis***.
Polemik ini menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyusunan anggaran pemerintah. Pengalokasian dana negara seharusnya dilakukan dengan transparan dan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat.
Anggaran sebesar Rp 44,4 triliun yang dialokasikan untuk belanja ATK dinilai tidak seimbang dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat.
Dengan efisiensi yang tepat, dana tersebut dapat dialihkan untuk program-program yang lebih berdampak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kritik seperti yang disampaikan Susi Pudjiastuti dan warganet semestinya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengelola anggaran negara. (*/Risco)
