Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan Berat Pembangunan Manusia Indonesia

<p>Foto: Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan Berat Pembangunan Manusia Indonesia.</p>
Foto: Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan Berat Pembangunan Manusia Indonesia.

Gemasulawesi– Kemiskinan ekstrem pun dinilai masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data BPS angka kemiskinan ekstrem masih mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan mencapai nol persen di tahun 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Semanggi, Kamis 2 September 2021.

Baca juga: Kota Palu Luncurkan Dua Proyek Inovasi Perubahan

Muhadjir menyampaikan terkait kemiskinan ekstrem saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon dan Rusunawa Semanggi, Surakarta, Kamis 2 September 2021.

Dia mengatakan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum).

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

Olehnya, Muhadjir pun mengapresiasi pembangunan Kotaku di kawasan Semanggi. Rencananya, Rusunawa Semanggi akan direnovasi karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

Baca juga: Masa Jabatan 170 Kepala Daerah akan Berakhir Setahun Jelang Pemilihan Serentak 2024

Program Kotaku upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen PUPR

Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Dia menilai, upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain.

 “Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai,” ucap Muhadjir.

 Menurut dia, kunjungannya ke kawasan Semanggi untuk melihat seperti apa penanganannya. Sehingga kedepan dapat menjadi contoh dan direplikasi ditempat lain. (***)

Baca juga: Menko PMK: Beras Bansos Berkualitas Buruk Sudah Diganti

...

Artikel Terkait

wave

Menlu : WHO Ingatkan Akses dan Distribusi Vaksin Tidak Merata

Menlu mengatakan Dirjen WHO telah mengingatkan akses dan distribusi vaksin tidak merata menciptakan perbedaan kelangsungan hidup dari covid19.

Masa Jabatan 170 Kepala Daerah akan Berakhir Setahun Jelang Pemilihan Serentak 2024

Sebanyak 170 kepala daerah akan berakhir masa jabatan pada 2023 atau setahun jelang pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024.

Jelang Pemilihan Serentak 2024, 101 Kepala Daerah &#8220;Pensiun&#8221; 2022

Sebanyak 101 kepala daerah berakhir masa jabatannya atau pensiun 2022 atau dua tahun jelang pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024.

Menteri Sandiaga Uno: 85 Juta Jenis Pekerjaan Hilang, 97 Juta Pekerjaan Baru Lahir

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan, 85 juta jenis pekerjaan hilang. Namun, 97 juta jenis pekerjaan baru lahir.

Ketua Komisi II DPR: Biaya Pemilu Serentak 2024 Rp150 Triliun

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu serentak 2024 bisa mencapai Rp150 triliun, pemilu sangat mahal.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;